Page 54 - BUKU KINERJA DPR RI

RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

negara dalam pencapaian konsolidasi demokrasi. Pembenahan
birokrasi juga memerlukan perhatian khusus, agar dapat menjadi
mesin Pemerintah untuk menggerakkan roda Pemerintahan; Pandemi
Covid-19 merupakan unprecedented shock yang berimbas pada
ketidakpastian kehidupan ekonomi dan sosial, baik di tingkat global
maupun nasional. Kondisi demikian seyogyanya menjadi pertimbangan
Pemerintah perlu segera merevisi Perpres No.18 Tahun 2020 tentang
RPJMN 2020-2024, sehingga prioritas dan target-target pembangunan
dalam RPJMN 2020-2024 lebih realistis untuk dijabarkan kedalam
perencanaan tahunan (RKP); Persiapan rangkaian pesta demokrasi
harus mulai dilaksanakan dari tahun 2022 untuk menjamin kesiapan
pelaksanaan rangkaian Pilpres, Pileg, dan Pilkada yang diselenggarakan
serentak tahun 2024; RKP Tahun 2022 seyogyanya memuat substansi-
substansi yang tercantum pada UU tentang Otsus Papua jilid pertama
maupun UU tentang Otsus perubahan. Hal tersebut sebagai upaya
mendorong penguatan pelayanan publik lembaga pemerintah di
daerah otonomi khusus dan istimewa sebagai penguatan dari kegiatan
prioritas transformasi pelayanan publik; 5Pemerintah mendorong tata
kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital, namun
demikian belum seluruh daerah memiliki kesetaraan akses terhadap
infrastruktur digital. 6)Pemerintah perlu mendorong penggunaan satu
data pembangunan yang menjadi acuan dan digunakan oleh seluruh
instansi pemerintah, agar tercipta kepastian dan ketepatan dalam
melaksanakan pembangunan.
Dinamika perkembangan pandemi Covid-19 hingga saat ini
masih menjadi faktor ketidakpastian yang sangat tinggi dan akan
mempengaruhi aktivitas ekonomi dalam negeri. Langkah pengendalian
pandemi dan pemulihan ekonomi nasional menjadi penting untuk
meminimalkan dampak negatif Covid-19 dan mempercepat pemulihan
ekonomi. Oleh karen itu, DPR dan Pemerintah menyepakati sementara

38