Page 57 - BUKU KINERJA DPR RI

KINERJA FUNGSI ANGGARAN

akuntabilitas kebijakan fiskal yang diperuntukkan untuk kepentingan
daerah bisa berjalan dengan baik; Kebijakan Penyertaan Modal Negara
dari APBN untuk beberapa BUMN karena adanya penugasan khusus
dan melaksanakan PSN diharapkan menjadi bagian dari penyehatan
BUMN tersebut dengan harapan BUMN tersebut menjadi sehat, kuat
dan kredibel; Pemerintah perlu memperhatikan kebijakan subsidi
kuota internet bagi siswa, guru yang melakukan Pembelajaran Jarak
Jauh (PJJ) khusus untuk daerah 3T agar proses pembelajaran di daerah
tertinggal, terluar dan terpencil bisa tetap berjalan baik.

Ringkasan Fungsi Anggaran

Kegiatan Keterangan
Pembahasan RUU Realisasi Belanja Negara sebesar
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2.309,3 triliun rupiah atau 93,8%
APBN TA 2019 dari APBN TA 2019;
Realisasi Pendapatan Negara
sebesar 1.960,6 triliun rupiah atau
90,6% dari APBN TA 2019; dan
Realisasi Defisit Anggaran 348,6
triliun rupian atau 117,8% dari
APBN TA 2019
Pembahasan RUU APBN TA 2021 RUU APBN Tahun Anggaran 2021
yang telah disetujui sebesar sebesar
2.750,0 triliun rupiah
Pembicaraan Pendahuluan dalam Menyepakati kisaran
Rangka RAPBN TA 2022 asumsi ekonomi makro.

Menyepakati kisaran postur
makro fiskal sebagai dasar
penyusunan RAPBN TA 2022.
Menyepakati kisaran Target dan
Indikator Pembangunan Tahun
2022
Pembahasan Laporan Realisasi Banggar DPR RI telah menyepakati
Semester I-APBN TA 2021 dan pencapaian Semester I APBN 2021
Prognosis Semester II dan Prognosis Semester II APBN TA
2021.

41