Page 62 - BUKU KINERJA DPR RI

RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Badan Intelijen Negara
(BIN) ditekankan mengenai peran TNI dan BIN dalam penanganan
Covid-19. Begitu juga dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo) dibahas berbagai aplikasi yang dikeluarkan dalam
rangka penanganan pandemi Covid-19. Selain membahas Covid-19,
Komisi I DPR RI juga membentuk Tim Pengawas Intelijen Negara di
DPR RI mengacu pada Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Tim Pengawas Intelijen Negara di DPR RI. Tim ini berfungsi melakukan
pengawasan jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi
intelijen Negara oleh penyelenggara Intelijen Negara yang tidak sesuai
dengan undang-undang yang mengatur mengenai Intelijen Negara.
Komisi II DPR RI menghasilkan beberapa keputusan strategis
di dalam rapat-rapat yang diselenggarakannya, antara lain terkait
pemilu, menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap
dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan
disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan
Covid-19. Terkait upaya mewujudkan ketersediaan formasi bagi 1 juta
guru, termasuk di dalamnya alokasi formasi untuk guru honorer, Komisi
II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN untuk memprioritaskan
Tenaga Honorer Kategori (THK) II di dalam pemenuhan formasi
tersebut; serta terkait hasil Tes wawancara Kebangsaan Pegawai KPK,
Komisi II DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri PANRB dan
Kepala BKN terkait proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.
Komisi III DPR RI antara lain melakukan RDPU dengan keluarga
korban penembakan polisi di Jalan Tol Cikampek. Selain itu, Komisi III
DPR RI juga melakukan pengawasan terhadap mitra kerja, antara lain
Polri untuk membahas kesiapan realisasi Program Prioritas Kapolri
dan Komitmen Kepemimpinan. Komisi III DPR RI juga melakukan
pengungkapan kasus-kasus aktual seperti pengungkapan modus
operandi baru dalam peredaran narkotika ke Indonesia dengan

46