Page 67 - BUKU KINERJA DPR RI

KINERJA FUNGSI PENGAWASAN

Aceh, Papua, dan Papua Barat, Keistimewaan D.I.Yogyakarta, dan DKI
Jakarta; (2) Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah
Perbatasan; (3) Tim Penguatan Diplomasi Parlemen; (4) Tim Pemantau
dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan
(UP2DP); (5) Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia; (6) Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan
Penanganan Bencana, termasuk di dalamnya Tim Pengawas DPR
RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19;
(7) Tim Pengawas DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji yang di
dalamnya meliputi tim persiapan pengawas penyelenggaraan ibadah
haji dan tim pelaksanaan pengawas penyelenggaraan ibadah haji; (8)
Tim Implementasi Reformasi DPR RI; (9) Tim Open-Parliament Indonesia
(OPI).
Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang
terkait Daerah Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat, Keistimewaan
D.I. Yogyakarta, dan DKI Jakarta ini telah melakukan kunjungan kerja
ke Provinsi Aceh untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
otonomi khusus terkait peraturan pelaksanaan sebagai amanat UU
No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Melalui kunjungan
ini, tim menilai perlunya kesinambungan program antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi Aceh, hingga ke kabupaten/kota, perlunya
pembahasan mengenai kekosongan Wakil Gubernur dan Wakil
Kepala Pemerintahan Kabupaten, perlunya pemfokusan program
untuk meningkatkan dampak Dana Otsus terhadap kesejahteraan
masyarakat Aceh, perlunya pelibatan KPK dalam pemantauan Otsus
Aceh, perlunya peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional di Provinsi Aceh beserta pelaksanaan program-
program pembangunan yang menggunakan Dana Otsus di level
kabupaten/kota, perlunya evaluasi hasil musrenbang yang menjadi
Blue Print Bappeda.

51