Page 68 - BUKU KINERJA DPR RI

RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

Selain itu, tim juga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi D.I.
Yogyakarta untuk mengetahui, mengidentifikasi, serta mengevaluasi
implementasi UU Keistimewaan D.I. Yogyakarta dan implikasi
keistimewaan D.I. Yogyakarta terhadap pemerintahan di D.I. Yogyakarta,
kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, pendayagunaan
kearifan lokal, tatanan sosial yang berbhineka tunggal ika, demokrasi
di D.I. Yogyakarta, serta kepentingan nasional. Tim menemukan,
keistimewaan D.I. Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik hingga
ke tingkat desa, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta bersinergi dengan
pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan keistimewaan D.I.
Yogyakarta, DPRD D.I. Yogyakarta juga memberikan dukungan regulasi
terhadap hal ini, masyarakat diberikan akses untuk berpartisipasi dalam
keistimewaan melalui Jogja Plan, Grand Design keistimewaan D.I.
Yogyakarta akan disusun di tahun 2021, masyarakat menikmati dampak
positif keistimewaan D.I. Yogyakarta melalui desa mandiri budaya.
Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah
Perbatasan. Tim telah melakukan pembahasan program pembangunan
di Kawasan Aruk, Provinsi Kalimantan Barat, Kawasan Motaain, Provinsi
NTT, dan Kawasan Skouw, Provinsi Papua. Dalam pembahasannya, tim
mengapresiasi penetapan Inpres No.1 tahun 2021 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk,
Motaain, dan Skouw. Selain itu, tim memandang bahwa Aruk, Motaain,
dan Skouw bisa menjadi contoh pembangunan wilayah perbatasan
lainnya. Pendekatan kesejahteraan masyarakat dan pelibatan
masyarakat di wilayah perbatasan menjadi prioritas pembangunan
wilayah perbatasan. Rapat lanjutan akan dilakukan, begitupun halnya
dengan peninjauan ke lokasi pembangunan wilayah perbatasan, untuk
memantau program pembangunan wilayah perbatasan.
Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran.
Tim telah melakukan pembahasan pemulangan 7.300 Pekerja Migran
Indonesia (PMI) dari Malaysia. Dalam hal ini, Tim meminta Kementerian

52