Page 65 - BUKU KINERJA DPR RI

KINERJA FUNGSI PENGAWASAN

perusahaan, terutama perusahaan skala kecil sehingga tidak menjadi
cluster baru di perusahaan serta sosialisasi Program Kartu Prakerja.
Komisi X DPR RI memberikan perhatian terhadap situasi
pandemi Covid-19 dengan kegiatan mitra kerjanya. Evaluasi terhadap
pelaksanaan pemberian bantuan kuota internet dilakukan, begitu
pula dengan rencana pembelajaran tatap muka. Komisi X DPR RI juga
memberikan perhatian terhadap mitigasi dampak Covid-19 terhadap
pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, antara lain dalam bentuk
insentif, skema pembiayaan yang mudah diakses, pelatihan untuk
promosi/marketing produk parekraf, pendampingan Hak Kekayaan
Intelektual (HKI), dan program padat karya di daerah. Komisi X DPR
RI juga menerima audiensi dengan Komite Nusantara Aparatur Sipil
Negara (KN-ASN), Pengurus Pusat dan Perwakilan Wilayah Guru dan
Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori umur 35 tahun ke atas
(GTKHNK35) terkait pengangkatan guru dari GTKHNK35.
Komisi XI DPR RI fokus pada upaya mempercepat dan
mempertajam penyerapan program Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) dan mendorong Menkeu untuk memikirkan langkah antisipasi
pengelolaan keuangan negara dalam APBN 2021 terhadap
ketidakpastian situasi akibat pandemi Covid-19, perubahan kondisi
perekonomian global, dan kebijakan ekonomi negara maju.
Khusus BAKN, pada tahun sidang 2020 – 2021 memutuskan
untuk memfokuskan pengawasan salah satunya pada Telaahan
terhadap kebijakan pengelolaan subsidi energi (BBM, gas, dan listrik).
BAKN merekomendasikan agar dilakukan akurasi data terhadap
penerima subsidi khususnya pada gas dan listrik. Selanjutnya, BAKN
merekomendasikan terhadap subsidi BBM dilakukan sinergi antar-
lembaga serta dilakukannya reformasi regulasi terkait mekanisme
penyaluran subsidi; terhadap subsidi gas, dilakukan perubahan
mekanisme distribusi gas; dan terhadap subsidi listrik BAKN meminta
pemerintah agar melakukan reformasi subsidi listrik.

49