Page 70 - BUKU KINERJA DPR RI
P. 70

RINGKASAN LAPORAN KINERJA
                   DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
                   REPUBLIK INDONESIA
                   TAHUN SIDANG 2020-2021
                   14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

                      4.  Panja Pengawasan
                         Secara keseluruhan, terdapat 45 Panja Pengawasan DPR RI
                   yang  sedang  berjalan  (Lampiran  II.1.).  Sampai  dengan  berakhirnya
                   Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, dari 45 panja tersebut,
                   21 panja pengawasan telah menyelesaikan tugasnya dan sisanya
                   masih bekerja. Panja yang sudah menyelesaikan tugasnya melaporkan
                   ke sidang paripurna dengan memberikan rekomendasi yang ditujukan
                   kepada mitra kerja AKD untuk diperhatikan dan dilaksanakan dalam
                   rangka menyempurnakan dan/atau memperbaiki kebijakan yang telah
                   dihasilkan. Berikut panja pengawasan DPR yang telah menyelesaikan
                   tugas:


                   a.  Panja Pengawasan terhadap Informasi dan ICT  dalam  Masa
                      Pandemi Covid-19
                      Panja   Pengawasan   terhadap   Informasi  dan   Information
                      Communication Technology (ICT) dalam Masa Pandemi Covid-19
                      yang dibentuk Komisi I DPR RI bertujuan untuk menginventaris
                      dan memetakan permasalahan belum efektifnya informasi sampai
                      ke masyarakat dan belum optimalnya penggunaan ICT dalam
                      penanganan Covid-19. Panja menghasilkan rekomendasi: pertama,
                      keterbatasan infrastruktur,  dimana  Komisi I  DPR RI mendesak
                      Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melakukan
                      percepatan ketersediaan infrastruktur  Teknologi Informasi dan
                      Komunikasi (TIK) untuk percepatan digitalisasi nasional; mendorong
                      Pemerintah untuk memiliki pemimpin ICT; serta membangun
                      platform digital nasional dan mengintegrasikan satu data.  Kedua,
                      aspek keterbatasan SDM TIK dan ekosistem digital. Komisi I DPR
                      RI mendesak Pemerintah untuk meningkatkan berbagai program
                      dan kegiatan di K/L, membangun kerja sama dengan berbagai
                      pihak, dan mempercepat SDM TIK. Ketiga, aspek anggaran di mana



                                                 54
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75