Page 74 - BUKU KINERJA DPR RI

RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

f. Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya
Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya dibentuk Komisi
III DPR RI dengan tujuan untuk mengawasi mekanisme penegakan
hukum oleh Kejaksaan Agung agar dilakukan secara transparan
dan profesional. Panja merekomendasikan agar penegakan hukum
yang dilakukan harus mampu secara seimbang membantu dalam
pengembalian kerugian negara sehingga nasabah tidak dirugikan
dengan adanya proses penegakan hukum yang dilakukan. Selain
itu, Panja juga meminta ada perbaikan di bidang regulasi terkait
investasi karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan agar masyarakat
khususnya nasabah yang berinvestasi tidak mengalami kerugian.

g. Panja Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan
Panja Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan dibentuk Komisi
IV DPR RI untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif
mengenai permasalahan di sektor kelautan dan perikanan serta
mengawal kebijakan Pemerintah khususnya terkait pemenuhan
sarana dan prasarana. Selanjutnya Panja menghasilkan beberapa
rekomendasi, yaitu 1) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) segera mendata setiap UPT di setiap Direktorat Jenderal agar
dapat memenuhi kriteria dari fasilitas sarana dan prasarana kelautan
dan perikanan; 2) meminta KKP agar mendata dan mengelola
setiap aset kepemilikan KKP di daerah; 3) mendukung KKP untuk
melakukan pengembangan kelembagaan UPT Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 4) meminta KKP untuk
memberikan anggaran yang baik kepada setiap UPT; 6) meminta
KKP segera melakukan koordinasi yang melibatkan seluruh
stakeholder di bidang kelautan dan perikanan secara intens agar
permasalahan tempat atau lokasi UPT di daerah menjadi strategis

58