Page 77 - BUKU KINERJA DPR RI

KINERJA FUNGSI PENGAWASAN

pola dan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan
Kartu Tani yang berlaku saat ini dengan mempertimbangkan
kendala-kendala teknis di lapangan; meminta PT. Pupuk Indonesia
untuk melakukan pengawasan terhadap agen/distributor di daerah
dan memberikan sanksi berupa pencabutan izin terhadap agen/
distributor yang melakukan pelanggaran; meminta agar program
Kartu Tani Nasional tidak dilakukan secara masif dan menyeluruh
sehingga seluruh infrastruktur pendukungnya dapat dipenuhi dan
dijalankan secara nasional; serta melanjutkan masa kerja Panja.

l. Panja Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan
Panja Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan dibentuk
Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan informasi atas permasalahan
penggunaan, pelepasan, dan perambahan kawasan hutan serta
konflik tenurial di Indonesia. Panja menghasilkan rekomendasi
sebagai berikut: 1) mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) untuk segera menyelesaikan target penetapan
kawasan hutan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas
kawasan hutan serta meminimalkan potensi terjadinya konflik
tenurial; 2) mendorong KLHK untuk melakukan pengaturan atas
pelaksanaan usaha pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat
di dalam dan di sekitar kawasan hutan sesuai dengan fungsi
kawasan hutan; 3) mendorong Pemerintah melakukan pengaturan
melalui Peraturan Pemerintah tentang kecukupan hutan
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai
serta pengaturan melalui Peraturan Pemerintah dalam rangka
mengawal penyelesaian tumpang tindih penggunaan kawasan
hutan dan mengatur prosedur yang berbeda dalam pemberian
hak penggunaan kawasan hutan bagi perorangan tanpa izin atau

61