Page 82 - BUKU KINERJA DPR RI

RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

kebijakan untuk proses pengadaan obat dan vaksin sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan; 3) mendesak Pemerintah untuk
mengintensifkan kolaborasi lintas sektor dan pelibatan seluruh
pihak terkait, khususnya industri berbasis R&D baik nasional dan
multinasional dengan penguatan ekosistem R&D; 4) mendesak
Pemerintah untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
untuk bahan baku obat, obat dan alat kesehatan yang dipakai untuk
program JKN dan Obat Program; 5) mendesak Pemerintah untuk
membangun Big Data pelayanan obat sebagai dasar Pemerintah
menentukan skala prioritas kebutuhan obat nasional dan prioritas
pengembangan industri farmasi dalam negeri.

s. Panja Penguatan Ekonomi Kreatif
Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI dibentuk untuk
mendorong penguatan, terobosan dan inovasi sektor ekonomi
kreatif serta perkembangan industri ekonomi kreatif dan kebijakan
pemerintah baik di tengah pandemi maupun pascapandemi
Covid-19. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan Panja adalah
sebagai berikut: 1) mendorong Pemerintah segera menerbitkan
Peraturan Pemerintah tentang Skema Pembiayaan Berbasis
Kekayaan Intelektual, dan Peraturan Pemerintah tentang Sistem
Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual, sebagai amanat Pasal
16 Ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Ekonomi Kreatif, paling lama bulan Juni 2021 (semester pertama
tahun 2021); 2) mendorong Pemerintah untuk menyusun dan/atau
menyempurnakan Rencana Induk Ekonomi Kreatif, sebagai amanah
Pasal 25 UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif; 3) mendorong
Kemendagri, Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memperkuat
nomenklatur instansi atau dinas yang mengelola bidang ekonomi

66