Page 81 - BUKU KINERJA DPR RI
P. 81

KINERJA FUNGSI PENGAWASAN



                  q.  Panja Tata Kelola Alat Kesehatan
                     Panja Tata Kelola Alat Kesehatan Komisi IX DPR RI dibentuk untuk
                     mengurai permasalahan tata kelola alat kesehatan dari hulu ke hilir
                     dan memperkuat regulasi terkait tata kelola alat kesehatan untuk
                     percepatan kemandirian alat kesehatan dalam negeri.  Adapun
                     rekomendasi  Panja  adalah  mendesak  Pemerintah  untuk  segera
                     melakukan reformasi secara menyeluruh terhadap tata kelola
                     alat kesehatan dari  pre-market sampai  post-market; mendesak
                     keberpihakan Kementerian Kesehatan RI dalam mendukung
                     perkembangan industri alat kesehatan dalam negeri sesuai dengan
                     amanat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan
                     Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan; dan mendesak
                     Pemerintah untuk memberikan insentif baik secara fiskal maupun
                     moneter,  antara  lain  dengan  membebaskan  Pajak  Pertambahan
                     Nilai (PPN) untuk alat kesehatan yang dipakai untuk program JKN.

                  r.  Panja Tata Kelola Obat
                     Panja Tata Kelola Obat Komisi IX DPR RI dibentuk untuk mendapatkan
                     informasi menyeluruh mengenai tata kelola obat, manajemen
                     dan pembiayaan pelayanan obat untuk program  JKN dan Obat
                     Program, serta peran dari masing-masing pemangku kepentingan
                     dalam memastikan keamanan obat yang beredar serta dikonsumsi
                     oleh  masyarakat. Panja menghasilkan beberapa rekomendasi,
                     yaitu: 1) mendesak Pemerintah untuk segera melakukan reformasi
                     secara total terhadap tata kelola obat,  yang disesuaikan dengan
                     kondisi pascapandemi dan pelaksanaan program JKN selama ini,
                     dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; 2) mendesak
                     Pemerintah untuk memastikan seluruh proses siklus tata kelola
                     obat  yang efektif dan transparan dengan adanya kepastian




                                               65
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86