Page 79 - BUKU KINERJA DPR RI
P. 79
KINERJA FUNGSI PENGAWASAN
Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS dan Peraturan Menteri
Sosial RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sosial juga harus direvisi, khususnya terkait dengan
teknis pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS serta peningkatan
kelembagaan Pusdatin Kesos dari Eselon II menjadi Eselon I; dan
3) anggaran Pusdatin Kesos harus ditingkatkan, Anggaran Dana
Desa disinergikan dengan program verifikasi dan validasi DTKS,
serta Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga
Pemerintah Provinsi wajib mengalokasikan dana pemutakhiran data
kemiskinan pada ADD, APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi.
o. Panja Optimalisasi Dana Haji
Panja Optimalisasi Dana Haji dibentuk Komisi VIII DPR RI untuk
melakukan pemetaan berbagai tantangan dan hambatan
dalam masalah pengelolaan keuangan haji. Selanjutnya Panja
merekomendasikan perlunya peninjauan atau pengkajian kembali
regulasi yang menghambat kegiatan optimalisasi dana haji, yaitu
PMA Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Reguler yang membatasi usia pendaftar 12 tahun untuk diubah
menjadi minimal 6 tahun. Selain itu, perlu dilakukan usulan revisi
atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Haji sebagai upaya untuk memperkuat kelembagaan
BPKH dan memberikan pengaturan yang lebih baik di bidang
Pengelolaan Keuangan Haji. Panja juga mendukung kebijakan
sustainabilitas keuangan haji dengan melakukan rasionalisasi
besaran setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) dan
setoran pelunasan BIPIH secara bertahap naik sehingga tercapai
keuangan haji yang rasional, adil dan berkelanjutan dengan
berpedoman pada hasil audit BPK RI. Selanjutnya Panja meminta
Kementerian Keuangan untuk segera mengeluarkan Peraturan
63