Page 79 - BUKU KINERJA DPR RI
P. 79

KINERJA FUNGSI PENGAWASAN



                     Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS dan Peraturan Menteri
                     Sosial RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
                     Kementerian Sosial juga harus direvisi, khususnya terkait dengan
                     teknis pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS serta peningkatan
                     kelembagaan Pusdatin Kesos dari Eselon II menjadi Eselon I; dan
                     3) anggaran Pusdatin Kesos harus ditingkatkan,  Anggaran Dana
                     Desa  disinergikan  dengan  program  verifikasi  dan  validasi  DTKS,
                     serta Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga
                     Pemerintah Provinsi wajib mengalokasikan dana pemutakhiran data
                     kemiskinan pada ADD, APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi.


                  o.  Panja Optimalisasi Dana Haji
                     Panja Optimalisasi Dana Haji dibentuk Komisi  VIII DPR RI untuk
                     melakukan pemetaan berbagai tantangan dan hambatan
                     dalam masalah pengelolaan keuangan haji. Selanjutnya Panja
                     merekomendasikan perlunya peninjauan atau pengkajian kembali
                     regulasi yang menghambat kegiatan optimalisasi dana haji, yaitu
                     PMA Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
                     Reguler  yang membatasi usia pendaftar 12 tahun untuk diubah
                     menjadi minimal 6 tahun. Selain itu, perlu dilakukan usulan revisi
                     atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
                     Keuangan Haji sebagai upaya untuk memperkuat kelembagaan
                     BPKH dan memberikan pengaturan  yang lebih baik di bidang
                     Pengelolaan Keuangan Haji. Panja juga mendukung kebijakan
                     sustainabilitas keuangan haji dengan melakukan rasionalisasi
                     besaran setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) dan
                     setoran pelunasan BIPIH secara bertahap naik sehingga tercapai
                     keuangan haji  yang rasional, adil dan berkelanjutan dengan
                     berpedoman pada hasil audit BPK RI. Selanjutnya Panja meminta
                     Kementerian Keuangan untuk segera mengeluarkan Peraturan



                                               63
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84