Page 76 - BUKU KINERJA DPR RI
P. 76

RINGKASAN LAPORAN KINERJA
                   DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
                   REPUBLIK INDONESIA
                   TAHUN SIDANG 2020-2021
                   14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

                      membentuk kembali  Panja Pencegahan dan Pengendalian
                      Kebakaran  Hutan dan Lahan  guna  melakukan  evaluasi  atas
                      penyusunan dan implementasi program konseptual dan terpadu
                      dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan
                      lahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
                      Kehutanan.


                   j.  Panja Ekspor dan Impor Produk Hortikultura
                      Panja Ekspor dan Impor Produk Hortikultura dibentuk Komisi
                      IV DPR RI untuk mengawal pelaksanaan kebijakan ekspor dan
                      impor hortikultura dari hulu dan hilir dalam rangka mendukung
                      pembangunan pertanian.  Adapun rekomendasi Panja adalah
                      melanjutkan masa kerja Panja di mana tugas Panja yang semula
                      hanya melakukan pengawasan, ke depan juga akan mengawal
                      kebijakan pengembangan sektor hortikultura, termasuk di dalamnya
                      kebijakan ekspor  dan impor produk hortikultura, hambatan  yang
                      dihadapi, regulasi terkait, serta pelaksanaan dari regulasi/peraturan
                      tersebut.


                   k.  Panja Pupuk Bersubsidi
                      Panja Pupuk Bersubsidi yang dibentuk Komisi IV DPR RI bertujuan
                      mengawal pelaksanaan kebijakan dan regulasi pemberian pupuk
                      bersubsidi  kepada petani  dalam  rangka  ketahanan  pangan  serta
                      memberikan alternatif kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi.
                      Panja merekomendasikan agar Kementerian Pertanian segera
                      melakukan evaluasi perencanaan dan monitoring di lapangan terkait
                      penyaluran  pupuk  bersubsidi;  menghitung  ulang  kebutuhan  dan
                      komposisi  pupuk  bersubsidi  mengingat  jumlah  pupuk  bersubsidi
                      selalu meningkat, tidak sebanding dengan luas areal pertanaman
                      yang menurun dan indeks pertanaman yang rendah; mengkaji ulang



                                                 60
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81