Page 75 - BUKU KINERJA DPR RI
P. 75

KINERJA FUNGSI PENGAWASAN



                     dan legal secara hukum; 7) meminta KKP untuk memprioritaskan
                     program dan kegiatan alokasi anggaran tahun 2021 bagi
                     perlindungan, peningkatan, dan penguatan pemberdayaan, serta
                     kesejahteraan pelaku utama perikanan; dan 8) melanjutkan Panja ini
                     dengan membentuk Panja Pencemaran Sumber Daya Lingkungan
                     Kelautan dan Perikanan serta Panja Pemulihan Ekonomi Usaha
                     Masyarakat Kelautan dan Perikanan.

                  h.  Panja Kelapa Sawit
                     Panja Kelapa Sawit Komisi IV DPR RI dibentuk untuk membantu
                     mengatasi  permasalahan  mendasar  dalam  pengembangan
                     kelapa sawit, khususnya kelapa sawit rakyat yang terkait dengan
                     penyaluran dana/akses pembiayaan untuk peremajaan sawit
                     rakyat. Panja merekomendasikan agar Pemerintah meninjau ulang
                     Perpres 66 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang
                     Penghimpunan Dana Perkebunan sehingga penyalurannya lebih
                     berpihak kepada upaya peremajaan sawit rakyat. Selanjutnya
                     mengingat masih banyak hal  yang perlu didalami, digali, dan
                     dielaborasi lebih dalam, maka Panja merekomendasikan untuk
                     melanjutkan Panja ini dengan fokus kepada pengelolaan dana
                     perkebunan, khususnya untuk pengembangan perkebunan rakyat.


                  i.  Panja Kebakaran Hutan dan Lahan
                     Panja Kebakaran Hutan dan Lahan yang dibentuk Komisi IV DPR
                     RI bertujuan untuk mendapatkan informasi atas pencegahan
                     dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di indonesia. Panja
                     merekomendasikan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan
                     Kehutanan  menyusun  program  konseptual  dan  terpadu  untuk
                     pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran
                     hutan dan lahan. Selain itu, Panja merekomendasikan untuk



                                               59
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80