Page 75 - BUKU KINERJA DPR RI
P. 75
KINERJA FUNGSI PENGAWASAN
dan legal secara hukum; 7) meminta KKP untuk memprioritaskan
program dan kegiatan alokasi anggaran tahun 2021 bagi
perlindungan, peningkatan, dan penguatan pemberdayaan, serta
kesejahteraan pelaku utama perikanan; dan 8) melanjutkan Panja ini
dengan membentuk Panja Pencemaran Sumber Daya Lingkungan
Kelautan dan Perikanan serta Panja Pemulihan Ekonomi Usaha
Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
h. Panja Kelapa Sawit
Panja Kelapa Sawit Komisi IV DPR RI dibentuk untuk membantu
mengatasi permasalahan mendasar dalam pengembangan
kelapa sawit, khususnya kelapa sawit rakyat yang terkait dengan
penyaluran dana/akses pembiayaan untuk peremajaan sawit
rakyat. Panja merekomendasikan agar Pemerintah meninjau ulang
Perpres 66 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang
Penghimpunan Dana Perkebunan sehingga penyalurannya lebih
berpihak kepada upaya peremajaan sawit rakyat. Selanjutnya
mengingat masih banyak hal yang perlu didalami, digali, dan
dielaborasi lebih dalam, maka Panja merekomendasikan untuk
melanjutkan Panja ini dengan fokus kepada pengelolaan dana
perkebunan, khususnya untuk pengembangan perkebunan rakyat.
i. Panja Kebakaran Hutan dan Lahan
Panja Kebakaran Hutan dan Lahan yang dibentuk Komisi IV DPR
RI bertujuan untuk mendapatkan informasi atas pencegahan
dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di indonesia. Panja
merekomendasikan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan menyusun program konseptual dan terpadu untuk
pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan. Selain itu, Panja merekomendasikan untuk
59