Page 80 - BUKU KINERJA DPR RI

RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengecualian Pajak
atas Aktivitas Investasi dan atas BIPIH yang dikelola oleh BPKH
sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja paling
lambat akhir tahun 2020.

p. Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M
Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021
M dibentuk Komisi VIII DPR RI untuk melakukan rasionalisasi
BPIH terutama pada komponen-komponen krusial yang sangat
mempengaruhi besaran BPIH seperti pemenuhan protokol
kesehatan untuk calon jemaah haji pada masa Pandemi Covid-19.
Panja menghasilkan rekomendasi sebagai berikut: 1) Komisi VIII DPR
RI terus berupaya memperjuangkan efisiensi BIPIH, rasionalisasi
biaya haji, dan transparansi pengelolaan dana haji; 2) Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama RI sebagai turunan dari
UU Nomor 8 Tahun 2019 yang berkaitan dengan penyelenggaraan
ibadah haji perlu ditinjau kembali; 3) Menteri Agama RI sebagai
leading sector yang mengkoordinasikan penyelenggaraan ibadah
haji, perlu meningkatkan aspek layanan yang berkaitan dengan
kebutuhan jemaah haji Indonesia termasuk juga peningkatan
layanan kesehatan; 4) perlu upaya peningkatan komunikasi yang
proaktif berkaitan dengan penguatan diplomasi antara Pemerintah
RI dengan Pemerintah Arab Saudi termasuk dengan Kementerian/
Lembaga terkait di dalam negeri guna mempersiapkan
penyelenggaraan ibadah haji ke depan; 5) perlu adanya
peningkatan kualitas dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi
publik yang baik dan masif mengenai berbagai kebijakan di bidang
perhajian kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman;
dan 6) Komisi VIII DPR RI perlu melakukan pengawasan lebih lanjut
terhadap dana haji yang dikelola oleh BPKH.

64