Page 84 - BUKU KINERJA DPR RI

RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

u. Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer
Menjadi ASN (PGTKH-ASN)
Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer
Menjadi ASN dibentuk Komisi X DPR RI untuk melaksanakan
pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait GTK Honorer
pasca adanya program 1 Juta Guru PPPK. Panja menghasilkan
rekomendasi dalam tiga aspek, yaitu pertama, kebijakan umum
di mana Panja mendesak Pemerintah untuk menyusun rencana
induk pendidikan yang dijabarkan dalam peta jalan penuntasan
permasalahan pemenuhan kualifikasi dan kompetensi guru dan
tenaga kependidikan serta pemenuhan kebutuhan dan sebaran
guru dan tenaga kependidikan, dengan merujuk kepada data-
data terkini. Panja juga mendorong Pemerintah meningkatkan
koordinasi antarkementerian/lembaga dan pemerintah
daerah dalam pelaksanaan program seleksi guru PPPK serta
mensosialisasikan kebijakan pengangkatan GTK Honorer menjadi
ASN kepada K/L terkait, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi
serta masyarakat umum. Kedua, aspek anggaran di mana Panja
mendesak Kemendikbud RI, Kemendagri RI dan Kemenkeu RI agar
menerbitkan peraturan mengenai kepastian pembayaran gaji dan
tunjangan guru PPPK yang anggarannya bersumber dari APBN.
Ketiga, aspek formasi baru dan afirmasi seleksi. Panja mendesak
Pemerintah untuk membuka formasi bagi guru olahraga, guru
kesenian, guru bahasa daerah, guru PAUD, dan guru sekolah inklusi
serta formasi PPPK untuk tenaga kependidikan sekaligus jabatan
fungsionalnya. Panja juga mendesak Pemerintah untuk memberikan
kesempatan bagi guru honorer penyandang disabilitas untuk dapat
mengikuti proses seleksi menjadi ASN. Selain itu, Panja mendesak
Pemerintah memberikan afirmasi nilai kompetensi tambahan yang
lebih proporsional kepada guru honorer yang telah berusia di atas

68