Page 78 - BUKU KINERJA DPR RI

RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

kepentingan umum dengan pemberian hak penggunaan kawasan
hutan bagi pemegang izin usaha; 5) mendorong KLHK agar dalam
pembuatan kebijakan terkait penggunaan dan pelepasan kawasan
hutan berdasarkan data dan informasi yang akurat dari lapangan; 6)
mendorong KLHK agar pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan
perkebunan rakyat oleh masyarakat di dalam dan di luar kawasan
hutan menjadi target pelaksanaan Program Tanah Objek Reforma
Agraria (TORA); 7) membentuk kembali Panja Penggunaan dan
Pelepasan Kawasan Hutan.

m. Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya
Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya yang dibentuk Komisi
VI DPR RI menghasilkan tiga rekomendasi sebagai berikut: 1)
mendukung skema, konsep dan timeline penyelamatan polis
Jiwasraya; 2). mendorong agar permasalahan yang terjadi di PT
Asuransi Jiwasyara tidak terulang di perusahaan asuransi lain pada
masa mendatang; 3). meminta agar Kementerian BUMN mengawasi
kinerja BUMN Asuransi dan Penjaminan dengan tetap menjaga
GCG.

n. Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Indonesia
Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Indonesia dibentuk
Komisi VIII DPR RI untuk memastikan proses verifikasi dan validasi
data kemiskinan menghasilkan data yang akurat, cepat dan seketika
(real time), serta mutakhir (up to date). Beberapa rekomendasi yang
dihasilkan adalah sebagai berikut: 1) perlu dilakukan sinkronisasi
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin, dilakukan perubahan terkait dengan kebijakan pengelolaan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kriteria kemiskinan;
2) aspek kelembagaan, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5

62