Page 73 - BUKU KINERJA DPR RI

KINERJA FUNGSI PENGAWASAN

diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 di 270 daerah
yang terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di Indonesia.
Selanjutnya Panja merekomendasikan KPU agar menerbitkan
PKPU yang memuat tentang aturan larangan dan sanksi yang
tegas sehingga tidak menjadi temuan yang berulang; mengatur
tata waktu penyelesaian pengaduan terkait kode etik di Dewan
Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu lebih cepat sehingga proses
putusan dapat diselesaikan sebelum putusan MK RI; meminta
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membantu
meningkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu dan
Pilkada serentak pada tahun 2024; anggaran Pilkada serentak tahun
2024 disamakan dengan Pemilu Nasional yakni bersumber dari
APBN; serta membenahi permasalahan DPT dari hulu ke hilir.

e. Panja Administrasi Kependudukan
Panja Administrasi Kependudukan Komisi II DPR RI dibentuk untuk
mencari solusi terhadap permasalahan data kependudukan sehingga
mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan demokrasi ke
depan. Selanjutnya Panja merekomendasikan revisi UU No. 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan beberapa
poin penting adalah penekanan pada kepatuhan masyarakat dalam
melaporkan peristiwa kependudukan; mendorong Kemendagri
untuk menyusun roadmap dalam menata database kependudukan
yang terintegrasi, sistematis, dan mempunyai data yang objektif di
lapangan; optimalisasi penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) agar
masyarakat mudah mengakses pelayanan publik; serta perlunya
pengembangan Anjungan Dukcapil Mandiri di seluruh kabupaten/
kota di Indonesia dan peningkatan layanan akses kependudukan
dan catatan sipil di daerah melalui sistem jemput bola dengan
memberdayakan perangkat pemerintahan desa/kelurahan dan
RT/RW setempat.

57