Page 56 - BUKU KINERJA DPR RI

RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

No. Uraian KEM-PPKF Kesepakatan
(% PDB)
(% PDB)
2. Belanja Negara 14,69 – 15,30 14,69 – 15,30
a. Belanja Pemerintah Pusat 10,38 – 10,97 10,38 – 10,97
b. Transfer ke Daerah dan
Dana Desa 4,30 – 4,32 4,30 – 4,32
3. Keseimbangan Primer (2,31) – (2,65) (2,31) – (2,65)
4. Surplus/(Defisit) (4,51) – (4,85) (4,51) – (4,85)
5. Pembiayaan 4,51 – 4,85 4,51 – 4,85
a. SBN Neto 4,81 – 5,80 4,81 – 5,80

b. Investasi (0,30) – (0,95) (0,30) – (0,95)
c. Rasio Utang (perkiraan 43,76 – 44,28 43,76 – 44,28
akhir tahun)

Sumber: Badan Anggaran DPR RI

4. Pembahasan Laporan Realisasi Semester I-APBN Tahun
Anggaran 2021 dan Prognosis Semester II
Dalam pembahasan Laporan Realisasi Semester I APBN Tahun
2021 dengan Pemerintah, DPR melalui Badan Anggaran memberikan
catatan-catatan yakni: Pemerintah harus membuat beberapa skenario
hingga skenario paling buruk (worst case scenario) dalam penanganan
Covid-19 yang memiliki dampak luas terhadap sektor kesehatan,
ekonomi dan sosial, sehingga memerlukan dukungan pembiayaan yang
besar (penerbitan surat berharga negara); Pemerintah memiliki ruang
yang cukup besar untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
Tahun Anggaran 2020 lalu, selama masih diperlukan untuk penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); Pemerintah perlu
membuat proses perencanaan pelaksaan dan monitoring anggaran
daerah yang terintegrasi dalam sistim IT yang bisa dikontrol langsung
oleh Pemerintah pusat. Tujuannya agar efektifikasi, efisiensi dan

40