Page 48 - BUKU KINERJA DPR RI

RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

Pendapatan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan
sebesar 1.444,54 triliun rupiah yang disepakati oleh DPR RI dari 1.481,9
triliun rupiah yang diusulkan oleh Pemerintah (tax ratio sebesar 8,18%
dari PDB) yang bersumber dari PPh sebesar 683,77 triliun rupiah, PPN
sebesar 518,55 triliun rupiah, PBB sebesar 14,83 triliun rupiah, Cukai
sebesar 180,0 triliun rupiah, Pajak Lainnya sebesar 12,43 triliun rupiah,
dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar 34,96 triliun rupiah.
Sedangkan untuk PNBP sebesar 298,20 triliun rupiah bersumber dari
Penerimaan SDA Migas sebesar 74,99 triliun rupiah, Penerimaan SDA
Nonmigas sebesar 29,11 triliun rupiah, PNBP Lainnya sebesar 109,17
triliun rupiah, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar
58,79 triliun rupiah, serta Pendapatan Pemerintah dari Kekayaan
Negara yang dipisahkan sebesar 26,13 triliun rupiah.

b. Belanja Negara
Pengeluaran Belanja Negara yang disepakati DPR RI dalam
RUU APBN Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 2.750,0 triliun rupiah.
Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan jumlah yang diusulkan oleh
pemerintah, yaitu 2.747,5 triliun rupiah. Pengeluran Belanja Negara
terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 1.954,5 triliun rupiah,
Transfer ke Daerah, dan Dana Desa sebesar 795,5 triliun rupiah.
Rincian Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN Tahun
Anggaran 2021 terdiri dari:
1) Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 1.031,96 triliun
rupiah. Terhadap Belanja K/L, Badan Anggaran meminta
Pemerintah untuk menyiapkan indikator-indikator yang
dapat menunjukkan dampak langsung kepada masyarakat
dari program-program prioritas di masing-masing K/L.
2) Belanja Non-K/L sebesar 922,59 triliun rupiah dengan
alokasi sebagai berikut:

32