Page 190 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2004-2009:
Meneguhkan Kehidupan
Berdemokrasi Republik Indonesia

kekuasaan dan ketidakadilan merupakan faktor pendorong lahirnya
GAM. Dalam mengatasi persoalan ini, pemerintah pusat lebih memilih
penyelesaian dengan pendekatan keamanan dibandingkan memenuhi
tuntutan keadilan secara ekonomi dan politik dengan pemberlakuan
Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh.
Gejolak politik yang sering muncul di aceh ini berdampak pada
munculnya aturan hukum di Aceh sendiri. Selain diberlakukannya

...transformasi dari UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
Provinsi Aceh, DPR juga telah mengesahkan pula UU No. 18 Tahun
MoU yang telah 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe

disepakati oleh Aceh Darussalam, sebelum akhirnya dirubah dengan UU No. 11 Tahun
pihak Gerakan Aceh 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penetapan UU No. 11 Tahun 2006

Merdeka (GAM) tersebut merupakan transformasi dari MoU yang telah disepakati oleh
dengan perwakilan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan perwakilan pemerintah
di Helsinki.
202
pemerintah di Helsinki. Sesuai nota kesepahaman dalam perjanjian Helsinki, 15 Agustus
2005, kedua belah pihak antara Pemerintah RI (Republik Indonesia) dan
GAM sepakat memberikan kesempatan kepada orang yang diberikan
amnesti atau dibebaskan dari Lembaga Permasyarakatan memperoleh
semua hak-hak politik, ekonomi dan sosial serta hak untuk
berpartisipasi secara bebas dalam proses politik baik di Aceh maupun
pada tingkat nasional. GAM dan RI juga sepakat mengembalikan hak
kewarganegaraan yang hilang kepada warga Aceh akibat konflik.
Selanjutnya, Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh akan melakukan
upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan
GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.
Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi
bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh
amnesti dan masyarakat yang terkena dampak. Suatu Dana Reintegrasi
di bawah kewenangan Pemerintah Aceh akan dibentuk. 203
Selain itu, Pemerintah RI juga menyetujui dan mengalokasikan
dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur
atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh. Butir
ini kemudian direalisasikan dengan dibentuknya Badan Reintegrasi
Aceh. Di sisi lain, Pemerintah RI juga sepakat mengalokasikan tanah

202 Agus Wandi dan Judith Large, Rekonfigurasi Politik: Proses Perdamaian Aceh, (London:
Conciliation Resources, 2008), hlm. 9
203 Acehnetwork.com, Ini dia butir perjanjian Helsinki tentang Reintegrasi, http://acehnetwork.
com/berita1/Ini-dia-butir-perjanjian-Helsinki-tentang-reintegrasi-62647, (online), diakses 21
November 2018.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 185
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018