Page 188 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2004-2009: 2009:
-
DPR RI 2004
Meneguhk
Meneguhkan Kehidupan an Kehidupan
Berdemokrasi Republik Indonesiaasi Republik Indonesia
Ber
demokr
Lembaga Survey Indo Barometer memaparkan data hasil surveynya
mengenai Pengetahuan dan Sikap Masyarakat terhadap Program BLT
Sebagai Program Kompensasi Pemerintah terhadap Kenaikan Harga BBM.
Hasilnya, persepsi publik terhadap program BLT 58,6 persen responden
setuju dan 38,1 persen tidak setuju serta 3,3 persen tidak tahu atau tidak
menjawab. Rinciannya, dari responden yang setuju tersebut sebanyak
51,6 persen beralasan bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah
untuk membantu warga miskin, 24,3 persen beralasan bisa menutup
kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan barang-barang, 21,8 persen setuju
dengan alasan hak warga miskin untuk mendapatkan perlindungan dari
pemerintah, dan 2,2 pesen tidak tahu atau tidak menjawab. Sebaliknya, dari
responden yang tidak setuju itu masing-masing beralasan bahwa harusnya
ada kebijakan lain yang bisa membantu, seperti penciptaan lapangan kerja
(46,9 persen), kemudian 34,5 persen responden beralasan bahwa BLT tidak
...62,1 persen bisa menutup kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan barang-barang, 16,2

responden persen tidak setuju karena mendidik warga jadi bangsa peminta-minta
menyatakan sama (pengemis), dan 2,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab. 195
Berkaitan dengan pemberian BLT, hasil survey lebih lanjut
sekali tidak bisa mengungkap bahwa 62,1 persen responden menyatakan sama sekali tidak

menutupi kenaikan bisa menutupi kenaikan kebutuhan akibat naiknya BBM. Kemudian 29,8

kebutuhan akibat persen menyatakan bisa menutupi sebagian kebutuhan akibat naiknya
naiknya BBM. BBM. Sisanya, sejumlah 2,9 persen menyatakan bisa menutupi seluruh
kenaikan kebutuhan akibat naiknya BBM dan 5,2 persen menyatakan tidak
tahu atau tidak menjawab. 196

4.4.3 Keberhasilan Penyelesaian Konflik

Bersenjata di Aceh: Gerakan Aceh
Merdeka (GAM)

Konflik politik antara kelompok separatis Aceh dan pemerintah
pusat memiliki latar belakang yang panjang untuk memahami akar

konflik tersebut. Apabila ditarik hingga tahun 1950-an atau ketika
era Demokrasi Parlementer/Demokrasi Liberal, konflik antara Aceh
dengan pemerintah pusat dilatarbelakangi persoalan desentralisasi dan
ketimpangan ekonomi antara pusat dengan daerah (terutama di luar
Jawa). Kedua faktor tersebut menjadi pemicu utama terjadinya konflik

ini diluar persoalan perbedaan pemikiran mengenai dasar negara.

195 Indo Barometer, Data Survei Nasional 5-16 Juni 2008, SBY-JK Tergelincir BBM?: Evaluasi Publik Satu
Bulan Kenaikan BBM dan Dampak Sosial Politiknya.
196 Ibid.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 183
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018