Page 183 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 183

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN




                                                  bagi Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi,
                                                  banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Ancaman lain seperti
                                                  kebakaran hutan (yang sering diakibatkan oleh kesalahan manusia) dapat
             ...definisi yang luas                didefinisikan sebagai “bencana alam” atau “bencana sosial.” 180

             tentang “bencana”,                        Pasca bencana alam tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe
                    menyertakan                   Aceh Darussalam, sejumlah anggota Komisi VIII DPR-RI yang membidangi

                  bencana alam,                   agama, sosial, pemberdayaan perempuan, Komisi Perlindungan Anak
                                                  Indonesia (KPAI), dan penanggulangan bencana melakukan kunjungan
                 “non-alam”, dan                  kerja (kunker) ke daerah tersebut pada 13-16 Januari 2009. Pimpinan

                             “sosial.”            rombongan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI yang sekaligus juga Ketua
                                                  Komisi Hasrul Azwar mengatakan bahwa “Anggota Dewan ingin mendapat
                                                  masukan berbagai  isu aktual, terutama penanganan permasalahan
                                                  sosial yang dialami masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam pasca
                                                  bencana gelombang tsunami’. Menurut Azwar, kunjungan kerja pada
                                                  reses masa Persidangan II Tahun Sidang 2008-2009 ini adalah dalam
                                                  rangka melaksanakan fungsi kedewanan, yaitu fungsi legislasi, fungsi
                                                  pengawasan, dan fungsi anggaran. Azwar juga menyatakan bahwa tujuan
                                                  kunker tersebut juga unutk mengevaluasi pembangunan regional dan
                                                  sektoral Tahun Anggaran 2008, realisasi dan daya serap APBN/APBD tahun
                                                  anggaran 2008, Prioritas Program Pembangunan Tahun Anggaran 2009,
                                                  dan hambatan atau kendala yang dihadapi Propinsi tersebut, dan aspirasi
                                                  masyarakat yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat .
                                                                                                               181

                                                  4.4.2  Polemik Kenaikan Harga BBM dan

                                                            Pemberian BLT
                                                       Salah satu keputusan tidak populer dalam pemerintahan SBY-JK
                                                  adalah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat tinggi.
                                                  Keputusan pemerintah per 1 Oktober 2005 dengan menaikkan harga BBM
                                                  lebih dari 100 persen telah menjadikan angka kemiskinan meningkat lebih
                                                  dari 50 persen. Hal ini sangat memberatkan rakyat dan menghadapkan
                                                  rakyat pada posisi yang sulit. Kebijakan menaikan harga BBM membawa
                                                  efek domino, yaitu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan jasa
                                                  angkutan. Daya beli masyarakat semakin turun dan berdampak pada
                                                  terganggunya sektor riil sehingga harga semua terutama bahan-bahan
                                                  kebutuhan pokok menjadi naik. 182



                                                  180   Ibid, hlm., 25.
                                                  181  http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/15/t/KOMISI+VIII+DPR+AKAN+TINJAU+PENANGANAN++
                                                     DAMPAK+PASCA++TSUNAMI+DI+NAD. Diakses pada 27 November 2018.
                                                  182   Sekretariat Jenderal DPR RI. Op.Cit. hlm. 3.




                                     dpr.go.id   178
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188