Page 178 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2004-2009:
Meneguhkan Kehidupan
Berdemokrasi Republik Indonesia

yang kemudian dianggap ideal? Sudah pasti akan sangat sulit menjawab
pertanyaan ini. Namun satu hal yang dapat dijadikan patokan dalam
menentukan jumlah komisi yang ideal adalah pengalaman yang ada
selama ini dalam kaitannya dengan beban komisi dan jumlahnya.
Jika selama ini ada komisi-komisi yang memiliki beban sangat besar
dengan muatan kerja yang juga luar biasa, maka sesungguhnya sangat
pantas dipertimbangkan untuk melakukan penambahan jumlah komisi
dengan membagi dua komisi yang memiliki beban kerja yang luar biasa
tersebut. 169
Misalnya komisi yang menangani bidang Pemerintahan Dalam
Negeri, Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Aparatur Negara, yang
pada DPR periode terdahulu menjadi Komisi II, memang terkenal
dengan beban kerja yang sangat padat. Selain karena isu yang diusung
komisi ini erat kaitannya dengan situasi perpolitikan dalam negeri,
juga karena kondisi dan kebutuhan bangsa ini yang menuntut banyak
perubahan dalam sistem hukum pasca 1998. Semua isu perubahan
tersebut banyak berada di bawah Komisi II. Karena besarnya beban
kerja yang harus diemban oleh satu komisi maka tidak heran jika
kemudian undang-undang yang dihasilkan jauh dari maksimal.
Berdasarkan Tata Tertib terbaru dan kesepakatan yang terjadi
di DPR periode 2004-2009, terlihat adanya tiga perubahan yang cukup
mendasar berkaitan dengan keberadaan komisi sebagai salah satu
alat kelengkapan DPR. Pertama, langkah “pembelahan” komisi agar

...tiga perubahan yang beban kerja antara satu komisi dengan komisi lainnya menjadi lebih
cukup mendasar merata tampaknya diambil oleh DPR periode 2004-2009. Komisi II
periode sebelumnya yang membawahi bidang Pemerintahan Dalam
berkaitan dengan Negeri, Hukum, HAM dan Aparatur Negara pada periode DPR 2004-

keberadaan komisi... 2009 dipecah menjadi dua komisi yang berbeda yaitu Komisi II yang
membawahi bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah,
Aparatur Negara, dan Agraria; serta Komisi III membawahi bidang
Hukum dan Perundang-undangan, HAM, dan Keamanan.
Perubahan kedua yaitu dihilangkannya sub-komisi dari tata
tertib yang baru. Konsekuensi dari dihilangkannya sub-komisi tersebut
adalah tercantumnya beberapa bidang yang semula merupakan
bidang-bidang yang menjadi ruang lingkup baru kesebelas komisi
tersebut yaitu: otonomi, agraria, perundang-undangan, perkebunan,
pangan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan,
dan kawasan tertinggal, investasi, UKM, dan BUMN, pemberdayaan

169 www.parlemen.net (Diakses pada Selasa, 29 Mei 2018)

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 173
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018