Page 182 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2004-2009:
Meneguhkan Kehidupan
Berdemokrasi Republik Indonesia

serta hak individual anggota dewan dalam mengajukan pertanyaan,
usul, dan pendapat. Selain itu, perluasan kewenangan DPR juga tampak
dalam penambahan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 yang memungkinkan
sebuah rancangan undang-undang (RUU) bisa berlaku efektif sebagai
undang-undang (UU) jika dalam waktu 30 hari tidak ditandatangani
oleh presiden .
178
Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya akan dibahas mengenai
berbagai peran DPR RI Periode 2004-2009 dalam penyelesaian masalah
sosial-politik dan kenegaraan.

4.4.1 Penyelesaian Bencana Nasional:

Tsunami di Aceh dan Sumatera
Utara

UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU
PB) memberikan dasar bagi kerangka hukum penanggulangan bencana
dan penanggulangan risiko bencana di Indonesia. Berdasarkan undang-
undang ini maka dibentuk seperangkat ketentuan yang komprehensif
yang mendelegasikan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah,
menjabarkan hak dan kewajiban masyarakat, peran lembaga usaha dan
internasional, tahap-tahap penanggulangan bencana yang berbeda,
serta pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. 179
Pendekatan Indonesia terhadap penanggulangan bencana
sepanjang sejarah berfokus terhadap tanggap bencana. Akan tetapi,
karena paparan kesenjangan hukum dan lembaga pasca tsunami 2004
dan dampak masalah ini pada usaha pemberian bantuan, pemerintah
Indonesia secara fundamental mengubah pendekatannya dan
menanggapi kebutuhan konsep akan penanggulangan bencana yang
lebih luas. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
menjawab semua risiko bencana yang dihadapi oleh negara dengan
memasukkan definisi yang luas tentang “bencana”, menyertakan
bencana alam, “non-alam”, dan “sosial.” Hal ini mencerminkan
kecenderungan Indonesia yang bisa saja terdampak berbagai jenis
bencana alam serta potensi untuk bencana yang bersifat non alami
dan juga suatu keresahan sosial. Yang paling penting, “bencana alam”
dijabarkan sebagai daftar panjang yang mencakup tiga ancaman utama

178 Ibid, hlm., 142.
179 Palang Merah Indonesia dan International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
(IFRC). Memperkuat Undang-Undang dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Indonesia.;
Laporan Penilaian Berdasarkan Daftar Periksa. https://www.ifrc.org/PageFiles/233375/
Strengthening%20Law%20and%20DRR%20in%20Indonesia%20IND%20LR.PDF, 2016. hlm., 25.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 177
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018