Page 181 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

terpusat di tangan presiden (concentration of power upon the president)
sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Di sisi lain, lembaga DPR
tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan presiden. Dalam rangka
pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, lembaga perwakilan
seperti DPR dikuatkan dan kekuasaan presiden diberi batasan .
175
Kekuasaan presiden berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen
sangat besar sehingga DPR menjadi sangat lemah. Akibatnya, mekanisme
yang seharusnya dilaksanakan seperti checks and balances tidak
dapat berjalan dengan baik. Dampaknya adalah pada masa Demokrasi
Terpimpin dan Orde Baru kekuasaan presiden mengkerdilkan peran DPR
sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Peran DPR
kemudian dikokohkan dalam amandemen UUD 1945 sebagai pembuat
undang-undang .
176
DPR hasil Pemilu 2004 merupakan DPR yang pertama bekerja atas
dasar UUD 1945 yang telah diamandemen. Kewenangan yang dimiliki
oleh DPR periode 2004-2009 lebih luas bila dibandingkan dengan
DPR hasil Pemilu kewenangan DPR masa Orde Baru. Sebelum amandemen konstitusi
2004 merupakan prinsip kontrol tidak berlaku karena dominasi presiden yang terlalu

DPR yang pertama besar dalam relasi eksekutif-legislatif-yudikatif. Misalnya, selama masa
bekerja atas dasar Orde Baru sebagian anggota DPR dan sebagian besar anggota Majalelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) diangkat oleh presiden, sedangkan
UUD 1945 yang mereka yang dipilih melalui pemilu telah diseleksi sedemikian rupa
telah diamandemen. oleh penguasa sehingga hampir tidak ada peluang bagi hadirnya peran
kontrol legislatif terhadap eksekutif. Semua ini bermuara pada praktik
penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang benar-benar sarat
eksekutif (executive heavy). Namun kondisi tersebut telah berganti
setelah amandemen UUD 1945. 177
Amandemen UUD 1945 tidak hanya membatasi kekuasaan
presiden dalam rangka pemurnian dan penguatan sistem presidensial,
tetapi juga semakin memperluas otoritas, fungsi, dan peran DPR
dalam proses politik nasional pada umumnya dan juga relasi dengan
presiden khususnya. Amandemen terhadap konstitusi tersebut juga
semakin memperkuat otoritas kontrol dewan terhadap presiden melalui
pelembagaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat,

175 Lili Romli, Pengawasan DPR: Perspektif Historis, dalam Wawan Ichwanuddin dan Syamsuddin
Harris (ed.), Pengawasan DPR era Reformasi: Realitas Penggunaan Hak Interpelasi, Angket, dan
Menyatakan Pendapat (Jakarta: LIPI Press, 2014), hlm., 43-44.
176 Ibid, hlm., 44.
177 Luky Sandra Amalia, Pengawasan DPR 2004-2009: Antara Politik Nurani dan Kehendak Fraksi,
dalam Wawan Ichwanuddin dan Syamsuddin Harris (ed.), Pengawasan DPR era Reformasi: Realitas
Penggunaan Hak Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat (Jakarta: LIPI Press, 2014), hlm.,
141-142.

dpr.go.id 176