Page 177 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Komisi merupakan alat kelengkapan DPR yang memegang peranan
yang sangat signifikan. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan
fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Pengaturan

Pengaturan mengenai komisi merupakan amanat dari Peraturan Tata Tertib (Tatib)
mengenai komisi DPR yang termuat dalam Pasal 34 – 38, di mana dijabarkan bahwa komisi
memiliki tugas baik di bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan.
merupakan amanat Tugas komisi di bidang legislasi adalah mengadakan persiapan,
dari Peraturan Tata pembahasan, dan penyempurnaan Racangan Undang-undang (RUU)

Tertib (Tatib) DPR... yang termasuk dalam ruang lingkupnya. Dalam bidang anggaran, komisi
melakukan pengawasan terhadap penyusunan dan penyempurnaan
dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan
laporan keuangan negara.
Di bidang pengawasan, komisi bertugas mengawasi pelaksanaan
undang-undang termasuk UU APBN, serta kebijakan pemerintah
pada umumnya. Selain itu komisi juga bertugas menindaklanjuti dan
membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun
usulan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 167
Dalam kaitannya dengan komisi, Tatib DPR mengatur bahwa jumlah
dan pasangan kerja serta ruang lingkup tugas komisi ditetapkan dalam
Rapat Paripurna. Selain itu, susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan
menurut perimbangan dan pemerataan anggota tiap-tiap fraksi.
Dari hasil pengamatan, pengisian keanggotan komisi umumnya
terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota
terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi. Fakta
ini merupakan gejala yang menarik. Jadi bila keanggotaan fraksi punya
kesamaan dalam hal kepentingan politik, komisi punya kesamaan dalam
penguasaan masalah dan keahlian. Mengingat fungsinya yang signifikan
dalam menjalankan fungsi DPR, tidak heran jika kemudian beban kerja
komisi menjadi sangat besar.
Kinerja komisi-komisi pada periode sebelumnya (DPR periode
1999-2004) ternyata dianggap belum memiliki keseimbangan dalam hal
muatan kerja antara satu komisi dengan komisi lainnya. Misalnya dalam
penyusunan konsep perencanaan yang belum matang dalam perumusan
legislasi sebagai sebab dari pembentukan komisi yang tidak tepat. Hal
168
ini berakibat langsung terhadap performa DPR.
Persoalan jumlah komisi yang dianggap ideal selalu menjadi
pertanyaan. Jika sembilan komisi dianggap tidak ideal, jumlah berapakah

167 www.parlemen.net (Diakses pada Selasa, 29 Mei 2018)
168 Pada DPR RI periode 1999-2004, jumlah komisi terdiri dari sembilan komisi.

dpr.go.id 172