Page 175 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Alat kelengkapan dewan selanjutnya adalah Badan Kehormatan.
Badan Kehormatan merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang
bersifat tetap. Anggota Badan Kehormatan terdiri dari 13 orang anggota
yang terdiri dari 3 orang pimpinan dengan susunan satu orang ketua
dan dua orang wakil ketua. Dalam melaksanakan kegiatannya, Badan
Kehormatan dibantu oleh sekretariat Badan Kehormatan.
Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat
Komisi DPR RI) adalah alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap.

Komisi Dewan Jumlah Komisi DPR RI ditetapkan oleh DPR pada permulaan masa
Perwakilan Rakyat keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota
komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan
Republik Indonesia pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa

(disingkat Komisi keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang dan pada setiap masa sidang.

DPR RI) adalah alat Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas
kelengkapan dewan Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan
pada institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun
yang bersifat tetap. lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara dengan

mempertimbangkan keefektifan tugas DPR. Tugas Komisi dalam
pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan,
penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-
Undangan yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. 166
Tugas Komisi di bidang anggaran antara lain:
a. Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya
bersama-sama dengan Pemerintah; dan
b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul
penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup
tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.
Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-
undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya;
b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup
tugasnya;
c. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;
serta

166 http://www.dpr.go.id/akd/komisi (diakses pada Senin, 28 Mei 2018)

dpr.go.id 170