Page 176 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2004-2009:
Meneguhkan Kehidupan
Berdemokrasi Republik Indonesia

d. membahas dan menindklanjuti usulan DPD.
Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan Rapat
kerja dengan Presiden yang dapat diwakili oleh Menteri. Selain itu
Komisi juga mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat
pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar
Pendapat Umum serta mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses.
Untuk pertama kalinya sejak tahun 1971, terjadi perubahan jumlah
komisi dalam tubuh DPR. Komisi yang sebelumnya berjumlah sembilan,
berdasarkan kesepakatan Rapat Paripurna tanggal 27 Oktober 2004,
bertambah menjadi sebelas komisi. Kesebelas komisi yang disepakati
...kesepakatan Rapat tersebut memiliki peran dan tugasnya masing-masing, antara lain

Paripurna tanggal sebagai berikut:
27 Oktober 2004, a) Komisi I, membawahi bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan

bertambah menjadi Informasi;
sebelas komisi... b) Komisi II, membawahi bidang Pemerintahan Dalam Negeri,
Otonomi Daerah, Aparatur Negara, dan Agraria;
c) Komisi III, membawahi bidang Hukum dan Perundang-
undangan, HAM, dan Keamanan;
d) Komisi IV membawahi bidang Pertanian, Perkebunan,
Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan;
e) Komisi V membawahi bidang Perhubungan, Telekomunikasi,
Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan
Pedesaan, dan Kawasan Tertinggal;
f) Komisi VI membawahi bidang Perdagangan, Perindustrian,
Investasi, Koperasi, UKM, dan BUMN;
g) Komisi VII membawahi bidang Energi, Sumberdaya Mineral,
Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup;
h) Komisi VIII membawahi bidang Agama, Sosial, dan
Pemberdayaan Perempuan;
i) Komisi IX membawahi bidang Kependudukan, Kesehatan,
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
j) Komisi X membawahi bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga,
Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan;
k) Komisi XI membawahi bidang Keuangan, Perencanaan
Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank.
Selain menetapkan jumlah komisi, Rapat Paripurna tanggal 27
Oktober 2004 tersebut juga menetapkan pasangan kerja komisi yang
terdiri dari instansi-instansi pemerintah.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 171
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018