Page 180 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2004-2009:
Meneguhkan Kehidupan
Berdemokrasi Republik Indonesia

10 bulan. Pada perkembangannya kemudian, seperti yang biasa
dilakukan DPR dan sudah menjadi konvensi ketatanegaraan, maka
DPD pun bermaksud mengundang presiden untuk memberikan pidato
kenegaraan dihadapan DPD. Melalui perdebatan panjang, akhirnya
setelah 16 Agustus 2005 presiden bersedia memberikan pidato
kenegaraannya dihadapan DPR. Pada Selasa 23 Agustus 2005, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pidato kenegaraan di
Sejak awal Juli 2005 depan sidang paripurna DPD. Pidato kenegaraan presiden di depan DPD

telah terjadi silang tersebut adalah jalan tengah yang diambil presiden setelah munculnya

pendapat antara hubungan kelembagaan yang melibatkan DPR-DPD-lembaga
DPR dan DPD... kepresidenan berkaitan dengan pidato presiden dalam penyampaian
RUU APBN 2006. Sejak awal Juli 2005 telah terjadi silang pendapat
antara DPR dan DPD mengenai bagaimana format persidangan yang
tepat dan melibatkan DPR serta DPD untuk mendengarkan pidato
kenegaraan presiden dan keterangan pemerintah atas RUU APBN
tahun anggaran 2006 beserta nota keuangannya.
173
Amandemen ketiga UUD 1945 telah melahirkan lembaga negara
baru yakni Dewan Perwakilan Daerah. Kelembagaan DPD sering
disejajarkan dengan senat karena DPD mencerminkan representasi
teritorial. Jadi keberadaan DPD masuk kedalam lokus kekuasaan
legislatif. Dalam konteks Indonesia, maka lembaga-lembaga negara
yang termasuk dalam cabang kekuasaan legislatif adalah MPR, DPR, dan
DPD. MPR mempunyai kewenangan perundang-undangan tertinggi,
yaitu melakukan perubahan dan menetapkan UUD. Sedangkan DPR
dan DPD menyusun peraturan setingkat UU. Sehingga dalam konteks
ini hubungan MPR-DPR-DPD tidak terpisahkan. DPD seperti nama
badan legislatif dengan sistem bikameral sebagaimana Congress di AS
yang terdiri dari House of Representative dengan Senat. 174

4.4 Peran DPR RI Periode 2004-2009

dalam Penyelesaian Masalah
Sosial Politik dan Kenegaraan

UUD 1945 dinilai terlalu memberikan kekuasaan yang besar
kepada presiden. Oleh karena itu, amandemen terhadap UUD 1945
merupakan salah satu tuntutan dalam mereformasi kehidupan
berbangsa dan bernegara. Sebelum amandemen, kekuasaan begitu

173 Sekretariat Jenderal DPR RI. Ibid.
174 Sekretariat Jenderal DPR RI. Op.Cit. hlm 2.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 175
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018