Page 170 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

-
2009:
DPR RI 2004-2009:
DPR RI 2004
Meneguhkan Kehidupan
Meneguhk
an Kehidupan
Berdemokrasi Republik Indonesiaasi Republik Indonesia
Ber
demokr
Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
j. Komisi X yang membawahi bidang Pendidikan, Pemuda,
Olahraga, Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan;
k. Komisi XI yang membawahi bidang Keuangan, Perencanaan
Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank .
163
Dalam perkembangannya ruang lingkup tugas dan pasangan
kerja komisi mengalami perubahan berdasarkan keputusan DPR RI
Nomor 01A/DPRRI/II/2005-2006 tanggal 14 November 2005 tentang
Penetapan Departemen Komunikasi dan Informatika menjadi Pasangan
...ruang lingkup Kerja Komisi I DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan
tugas dan Keputusan DPR RI Nomor: 07A/DPRRI/III/2005-2006 tanggal 1 Maret

pasangan kerja 2006 tentang Penetapan Komisi Yudisial menjadi Pasangan Kerja Komisi

komisi mengalami III DPR RI masa keanggotaan tahun 2004-2009. Berdasarkan keputusan
perubahan... tersebut pasangan kerja Komisi DPR RI adalah sebagai berikut:
a. Komisi I yang berpasangan dengan Departemen
Pertahanan, Departemen Luar Negeri, Tentara Nasional
Indonesia, Departemen Komunikasi dan Informatika,
Dewan Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara
(BIN), Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), Lembaga
Kantor Berita ANTARA, Lembaga Ketahanan Nasional
(LEMHANNAS), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
b. Komisi II yang berpasangan dengan Departemen Dalam
Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Lembaga
Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara
(BKN), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI), dan Komisi Pemilihan Umum
(KPU).
c. Komisi III yang berpasangan dengan Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung,
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Ombudsman
Nasional, Komisi Hukum Nasional, Komisi Nasional HAM
(KOMNAS HAM), Komisi Yudisial (KY), Setjen Mahkamah
Agung, Setjen Mahkamah Konstitusi, Setjen MPR, Setjen
DPD, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK), dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

163 https://parlemen.net/?p=582.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 165
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018