Page 169 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

h. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan
politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
i. Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPR; dan
j. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan
lembaga yang terkait.

4.2.1 Pembagian Fraksi dan Perubahan

Susunan Komisi
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bakti
2004-2009 dihasilkan oleh pemilihan umum tingkat nasional yang
berlangsung pada 5 April 2004. Anggota DPR yang terpilih kemudian
diambil sumpah jabatannya pada hari Jumat, 1 Oktober 2004 oleh Ketua
Mahkamah Agung Prof. Dr. Bagir Manan. Terdapat 16 partai politik
peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR pada periode ini. Kursi di
DPR saat itu berjumlah 550 kursi yang terdiri dari 10 fraksi.
Terdapat perubahan jumlah komisi dalam tubuh DPR RI periode
2004-2009. Perubahan yang pertama kali sejak 1971 ini menambahkan
jumlah komisi dari yang sebelumnya sembilan menjadi sebelas.
Perubahan ini disepakati berdasarkan Rapat Paripurna pada tanggal 27
Oktober 2004. Kesebelas komisi yang disepakati tersebut terdiri dari:
a. Komisi I yang membawahi bidang Pertahanan, Luar
Negeri, dan Informasi;
b. Komisi II yang membawahi bidang Pemerintahan Dalam
Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, dan Agraria;
c. Komisi III yang membawahi bidang Hukum dan Perundang-
undangan, HAM, dan Keamanan;
d. Komisi IV yang membawahi bidang Pertanian, Perkebunan,
Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan;
e. Komisi V yang membawahi bidang perhubungan,
Telekomunikasi, dan Pekerjaan Umum. Perumahan
Rakyat, Pembangunan Pedesaan, dan Kawasan Tertinggal;
f. Komisi VI yang membawahi bidang Perdagangan,
Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM, dan BUMN;
g. Komisi VII yang membawahi bidang Energi, Sumberdaya
Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup;
h. Komisi VIII yang membawahi bidang Agama, Sosial, dan
Pemberdayaan Perempuan;
i. Komisi IX yang membawahi bidang Kependudukan,

dpr.go.id 164