Page 167 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

kebijakan yang tertuang dalam bentuk hukum yang berlaku berupa
program-program kerja pemerintah. Program tersebut disusun
berdasarkan acuan terhadap kebutuhan empiris yang terjadi di
masyarakat, yang selanjutnya akan ditransformasikan menjadi program
kerja .
160
Fungsi pengawasan DPR akan berhubungan dengan pengawasan
mengenai sejauh mana berbagai kebijakan yang tertuang secara
...kebijakan-kebijakan mengikat dalam bentuk undang-undang itu dijabarkan dan
itu tercermin dalam sebagaimana mestinya dalam bentuk peraturan pelaksanaannya.

bentuk program Selain itu fungsi pengawasan DPR juga berkaitan dengan pengawasan
dan mendapat perihal sejauhmana kebijakan-kebijakan itu tercermin dalam bentuk

dukungan dari APBN program dan mendapat dukungan dari APBN serta APBD. Fungsi
pengawasan DPR juga akan memperhatikan mengenai implementasi
serta APBD. dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dalam

kenyataan di masyarakat. Terakhir, fungsi tersebut akan mengawasi
kualitas pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam APBN dan
APBD. 161
Dengan fungsi tersebut, DPR mempunyai wewenang diantaranya:
a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
b. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang;
c. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan
memperhatikan pertimbangan DPD;
d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja
negara, serta kebijakan pemerintah;
e. Menyerap, meng himpun, menampung, dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Hak anggota DPR meliputi hak interpelasi, hak angket, dan
hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi merupakan hak DPR
untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan
pemerintah yang strategis serta berdampak luas pada kehidupan
berbangsa dan bernegara. Hak angket merupakan hak anggota DPR
untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-
undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal strategis
dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan

160 Ibid. hlm., 120-121.
161 Ibid. hlm., 118.

dpr.go.id 162