Page 386 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut
perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap fraksi pada
permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus
tanggal 14 Oktober 2014 yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna
DPR RI tanggal 16 Oktober 2014, yang berisikan mengenai jumlah komisi
sebanyak 11 komisi, dengan jumlah anggota paling sedikit 46 sampai
Tata cara pemilihan
dengan paling banyak 56 orang dan komposisi jumlah anggota fraksi
pimpinan BKSAP di Alat Kelengkapan Dewan diatur secara proporsional. Sedangkan
tersebut diatur pemilihan dan penetapan Alat Kelengkapan Dewan, termasuk BKSAP

dalam Pasal 74 Tata dipilih oleh anggota alat kelengkapan masing-masing. Tata cara
pemilihan pimpinan BKSAP tersebut diatur dalam Pasal 74 Tata Tertib
Tertib DPR RI.
DPR RI.
Dari hasil pemilihan tersebutPaket pimpinan BKSAP DPR RI
Periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:
1. Ketua : Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf (A-432) dari
Fraksi Partai Demokrat
2. Wakil Ketua : Juliari P. Batubara (A-168) dari Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan
3. Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golongan Karya
4. Wakil Ketua : Rofi’ Munawar, Lc (A-115) dari Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera
5. Wakil Ketua : H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S. dari Fraksi
Partai Persatuan Pembangunan
Selanjutnya, tugas dari BKSAP adalah mengembangkan, membina,
dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR
dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral.
termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/
atauanggota parlemen negara lain. Dalam membina hubungan salah
satu tugas dari BKSAP adalah menerima kunjugan delegasi negara
lain yang menjadi tamu DPR. Kemudian, BKSAP juga berperan untuk
mengkoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar
negeri. Selain itu, BKSAP juga dapat memberikan saran atau usul
kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antar parlemen.
Kesemua tugas, pelaksanaan, dan pelaporan hasil kerja dari BKSAP
ini berdasar kepada Pasal 75, 76 Tata Tertib DPR RI.
Diplomasi Parlemen yang dilakukan oleh DPR RI berdasar kepada
Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 219

dpr.go.id 384