Page 387 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 387

DPR RI 2014-2018:2018:
                                                                                                   DPR RI 2014
                                                                                                             -
                                                                                               DPR D
                                                                                                    i Er
                                                                                                      a Media So
                                                                                             DPR Di Era Media Sosialsial
                                                  memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri
                                                  pemerintah. Dalam pelaksanaannya, DPR melakukan diplomasi dengan
                                                  cara baik ikut serta dalam forum-forum antar parlemen maupun non-
                                                  parlemen, melakukan aktivitas diplomasi parlemen secara bilateral
                                                  maupun individual.
                                                       DPR ikut serta dalam forum-forum antarparlemen seperti ASEAN
                                                  Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), ASEAN Parliamentary Assembly
                                                  (APA), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), Inter-
                                                  Parliamentary Union (IPU), Global Organization of Parliamentarians
                                                  Againts Corruption (GOPAC), MIKTA Speakers Consultation, World
                                                  Parliamentary Forum on Sustainable Development, dan Indonesia-
                                                  Pacific Parliamentary Partnership. Untuk forum-forum non-parlemen,
                                                  DPR aktif mengikuti pertemuan-pertemuan yang dikelola dan ada
                                                  kaitannya dengan program kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
                                                  Inernational Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), World Trade
                                                  Organization (WTO), Organization for Economic Co-operation and
                                                  Development (OECD), dan Women Political Leaders (WPL).
                                                       Dari keikutsertaan DPR dalam berbagai forum dan diskusi
                                                  tersebut, DPR memberikan perhatian lebih kepada beberapa isu yang
                                                  diusung, yaitu:
                                                       1.    Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
                                                       2.    Perubahan Iklim
                                                       3.    Perdagangan Internasional
                                                       4.    Migrasi dan Pengungsi
                                                       5.    Pemberantasan Korupsi
                                                       6.    Kemerdekaan Palestina
                                                       7.    Kemitraan dengan Parlemen Negara-negara Kepulauan
                                                             Pasifik


                                                  6.5.      Dinamika dan Prioritas
                                                            Prolegnas      407

                                                       Dewasa  ini  masyarakat  Indonesia  berpendapat  bahwa
                                                  pembuatan undang-undang adalah tugas utama dari DPR RI. Hal
                                                  itu tentu saja tidak sepenuhnya benar. Dalam kenyataannya, proses
                                                  pembuatan UU tidak menjadi hak dan kewajiban dari DPR saja, tetapi
                                                  juga oleh Pemerintah, dalam hal ini Presiden. Sesuai dengan UU
                                                  12/2001, proses pembuatan undang-undang diatur dalam Pasal 16 s.d.

                                                  407   Secara garis besar, bagian ini akan melaporkan capaian-capaian legislasi dari DPR berdasarkan
                                                     Laporan Kinerja DPR 16 Agustus 2016 - 15 Agustus 2017, hlm. 3-20




                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   385
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392