Page 392 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 392
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Penyusunan Prolegnas Tahun 2015–2019 didasarkan pada suatu
parameter baik secara teknis substantif maupun prosedural. Parameter
berdasarkan teknis substantif yang paling utama harus sesuai dengan
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yaitu perintah Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perintah Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, perintah undang-undang lainnya,
sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan
jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah,
rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR, dan aspirasi
dan kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu dari segi substantif juga
memperhatikan program pemerintah yaitu NAWACITA serta materi
RUU yang akan diatur belum terakomodir dalam undang-undang yang
sudah ada dan tidak menimbulkan potensi resistensi oleh stakeholder. 411
Parameter berdasarkan teknis prosedural yaitu sesuai dengan
Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 bahwa
setiap RUU harus disertai kelengkapan teknis dan memperhatikan
pelaksanaan Prolegnas tahun sebelumnya. Selain itu, RUU yang
berasal dari DPD harus sesuai dengan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945.
Sedangkan dalam menentukan jumlah RUU yang akan masuk dalam
Prolegnas tahun 2015–2019 diperkirakan berjumlah 135 RUU dengan
perhitungan masing-masing AKD diberikan porsi 2 RUU setahun atau
411 Lihat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Agustus 2015. Ringkasan Laporan Kinerja
DPR (1 Oktober 2014 – 13 Agusus 2015). Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
hlm. 7
Dinamika pihak. Namun, pihak MKD memutuskan etika sebagai Ketua DPR. Dari hasil sidang
Penggantian menutup sidang Setya Novanto dikarenakan tersebut, diketahui sembilan anggota
MKD berkesimpulan bahwa Setya Novanto
permintaan dari Setya Novanto itu sendiri.
390
Ketua DPR RI Sidang MKD terhadap Setya Novanto pun melakukan pelanggaran ringan, sedangkan
enam anggota MKD lainnya menganggap
memutuskan ia melakukan pelanggaran
Periode Setya Novanto melakukan pelanggaran
2014-2019 390 Lihat Sri Lestari, 3/12/2015. “Pengamat sebut sidang berat. Karena hal tersebut, ia pun akhirnya
MKD sarat kepentingan politik”, dalam https://www.
bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151130_ memberikan Surat Pengunduran Diri
391
indonesia_mkdpengamat, dIakses pada 10 Oktober 2018, kepada MKD tanggal 16 Desember 2015.
pukul 17.35 WIB; BBC Indonesia. 7/12/2015. “Hadirkan
Setya Novanto, Sidang MKD bisa berlangsung tertutup”,
dalam https://www.bbc.com/indonesia/berita_ 391 Lihat Ihsanuddin, 16/12/2015. “BREAKING NEWS:
indonesia/2015/12/151207_indonesia_mkd_setnov_ Setya Novanto Mundur sebagai Ketua DPR”, https://
sidang; BBC Indonesia. 8/12/2015 “Sidang Setya Novanto nasional.kompas.com/read/2015/12/16/20232741/
digelar tertutup. Publik “geram”, https://www.bbc. BREAKING.NEWS.Setya.Novanto.Mundur.sebagai.
com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151207_ Ketua.DPR?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_
indonesia_sidang_setya, diakses pada 10 Oktober 2018, campaign=Khlwp. Diakses pada 10 Oktober 2018, pukul
pukul 17.35 WIB 17.35 WIB.
dpr.go.id 390

