Page 395 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2014
DPR RI 2014-2018:2018:
-
DPR D
DPR Di Era Media Sosialsial
a Media So
i Er
Pada Tahun Sidang pertama, telah dipetakan berbagai tantangan
seperti: keterlambatan pengesahan Prolegnas; permasalahan pada tahap
penyusunan karena belum tersedianya Naskah Akademik; penyampaian
RUU dari pemerintah dan kesiapan dalam pembahasan bersama di
DPR RI; prioritas dan alokasi waktu rapat DPR RI yang belum terfokus
pada bidang legislasi; Baleg yang tidak lagi memiliki peran signifikan
dalam penyiapan RUU; dan belum terbentuknya Badan Keahlian
DPR RI (BKD) sebagai supporting system. Beberapa permasalahan
tersebut telah diupayakan untuk diperbaiki. BKD telah terbentuk dan
struktur organisasinya telah terisi, sehingga dukungannya di bidang
legislasi diharapkan dapat segera terwujud secara optimal agar dapat
meningkatkan kinerja DPR RI.
Hambatan lainnya, dalam pembahasan RUU di DPR RI sering
terjadi perbedaan pendapat terhadap substansi RUU, baik antar-
fraksi maupun antara fraksi atau DPR RI dengan Pemerintah, bahkan
antar-wakil pemerintah. Mengingat suatu RUU harus mendapatkan
persetujuan bersama, maka perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan
kesepakatan. Pengambilan keputusan melalui suara terbanyak, meskipun
dimungkinkan, namun merupakan pilihan akhir, karena sedapat mungkin
pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat, bukan
keputusan akibat diktator mayoritas dan tirani minoritas. Sehingga akan
selalu diupayakan untuk mencari jalan tengah atas perbedaan pendapat
tersebut. Proses ini juga memerlukan waktu, sehingga penyelesaian
RUU menjadi sedikit tertunda, namun itu semua agar kebijakan yang
dikeluarkan nantinya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

dipilih. Ade Komarudin pada 11 Januari 2016 tersebut ternyata menghasilkan keputusan Komaruddin juga tidak berlangsung lama.
menjadi Ketua DPR RI. tersendiri di MK. Menurut MK ternyata Ia hanya memimpin hingga 30 November
Selamat masa kepemimpinan penyadapan harus dilakukan oleh aparat 2016. Pendeknya masa kepeimpinan Ade
Ade Komarudin tersebut, Setya Novanto penegak hukum sesuai dengan ketentuan Komarudin tersebut terjadi karena ia
juga tetap berusaha melawan tuduhan yang ada di UU ITE. Karenanya, rekaman melakukan pelanggaran etika. Pada masa
keterlibatannya dalam kasus “Papa Minta tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti. kekuasaannya, Ade Komarudin dituduh
Saham” lewat jalur Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal tersebut, MKD kemudian memindahkan sejumlah badan usaha milik
Terkait penyadapan atau perekaman yang menggelar sidang pada 27 Desember 2016 negara (BUMN) yang mendapat penyertaan
menimpa dirinya, Setya Novanto mengajukan dan memutuskan memulihkan harkat dan modal negara (PMN) menjadi mitra kerja
uji materi UU ITE perihal barang bukti dalam martabat serta nama baik Setya Novanto. Komisi XI. Sebelumnya, sejumlah BUMN
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Berdasarkan putusan MK, MKD menganggap yang memperoleh PMN tersebut merupakan
Rekaman pembicaraan dirinya dengan Riza proses persidangan perkara tidak memenuhi mitra kerja Komisi VI. Selain itu, ia juga
Chalid, Maroef Sjamsoeddin yang oleh syarat hukum untuk memberikan putusan dituduh memperlambat proses pembahasan
Menteri ESDM Sudirman Said dijadikan etik. Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.
alat bukti untuk menangkap Setya Novanto Di sisi lain, kepemimpinan Ade Karena melakukan dua pelanggaran

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 393
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018