Page 394 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

kepentingan stakeholders. Setelah Naskah Akademik dan RUU siap,
dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi RUU usul DPR. Adapun
RUU yang sedang dalam tahap penyusunan di DPR saat ini berjumlah 22
(dua puluh dua) RUU, ditambah 3 (tiga) RUU yang selesai disusun dan telah
disetujui menjadi RUU dari DPR namun masih menunggu Surat Presiden.
Salah satu permasalahan dalam keanggotaan DPR adalah recall.
Proses recall ini juga terjadi pada Anggota DPR periode 2014-2019.
Di Indonesia recall Secara etimologis, recall berarti pemanggilan atau penarikan kembali.

diartikan sebagai Di Indonesia recall diartikan sebagai pelengseran atau pemberhentian
seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui mekanisme
pelengseran atau pergantian antar Waktu (PAW). Menurut RM. A.B. Kusuma, proses dan

pemberhentian pengertian recall di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di Amerika
seorang anggota Serikat. Di negara tersebut, proses recall yang disebut recall election

Dewan Perwakilan digunakan untuk menyatakan hak rakyat pemilih atau konstituen
untuk melengserkan wakil rakyat sebelum masa jabatannya berakhir. Di
Rakyat (DPR)... Indonesia, proses recall diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau
biasa disebut UU MD3, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 yang
kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik. 412

412 Lihat Prof. Dr. Ni’Matul Huda, S.H., M. Hum. dan M. Imam Nasef, S.H. M.H. 2017. Penataan Demokrasi
& Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Kencana, hlm.174. Lihat juga RM. A.B. Kusuma. 2011.
Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” Versus Sistem Presidensia ‘Orde Reformasi”, Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 102.

Dinamika salah seorang pimpinan DPR meminta nama pada Partai Golkar sendiri terjadi dinamika
Penggantian pengganti ketua dan/atau wakil ketua DPR dalam kepemimpinan. Saat itu tengah
terjadi dualisme kepengurusan DPP Golkar,
meminta nama pengganti ketua dan/atau
Ketua DPR RI wakil ketua DPR yang berhenti kepada partai di mana terjadi dualisme, yakni hasil Munas
Bali yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie
politik yang bersangkutan melalui Fraksi.
Periode Pimpinan partai politik melalui dan Munas Jakarta yang dipimpin oleh
2014-2019 Fraksinya sebagaimana dimaksud pada ayat Agung Laksono. Hal ini juga menyebabkan
terjadinya perbedaan dalam pengajuan calon
(2) menyampaikan nama pengganti ketua
dan/ atau wakil ketua DPR kepada pimpinan Ketua DPR Baru dari Fraksi Partai Golkar.
DPR. Muncul dua surat atas nama Fraksi Golkar
Pimpinan DPR menyampaikan nama yang mengajukan dua nama calon pengganti
pengganti ketua dan/atau wakil ketua DPR Novanto sebagai ketua DPR. Kubu Aburizal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam mengajukan Ade Komarudin dan kubu Agung
rapat paripurna DPR untuk ditetapkan. mengajukan nama Agus Gumiwang. Pada
Pada saat Setya Novato mundur, akhirnya, dari kubu Aburizal Bakrie-lah yang

dpr.go.id 392