Page 398 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Undang-Undang (RUU) harus dibahas bersama dengan Presiden untuk
mendapatkan persetujuan bersama. Bahkan untuk RUU tertentu,
pembahasan dilakukan dengan mengikutsertakan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD). Dengan demikian, kinerja fungsi legislasi memerlukan
...kinerja fungsi legislasi
sinergitas antarlembaga, khususnya antara DPR dan Presiden.
memerlukan sinergitas Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan kegiatan pembentukan

antarlembaga, undang-undang yang di dalamnya terdapat rangkaian tahapan mulai
khususnya antara DPR dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan, dan pengundangan. Hal ini berarti kinerja fungsi legislasi
dan Presiden.
DPR perlu dimaknai secara lebih luas, yaitu bukan hanya dihitung secara
kuantitatif jumlah RUU yang telah disahkan menjadi undang-undang,
melainkan bagaimana DPR melaksanakan beberapa tahapan kegiatan
tersebut sampai dengan pengambilan keputusan di Rapat Paripurna.
Dalam setiap tahapan pelaksanaan fungsi legislasi, anggota DPR
telah mencurahkan semua gagasan, ide, dan pemikiran untuk kemudian
didiskusikan secara intens yang terkadang secara maraton hingga dini
hari. Pembahasan terhadap substansi RUU dilakukan secara seksama
dengan memperhatikan aspirasi rakyat agar menghasilkan kebijakan
yang berkeadilan dan bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat.
Pada Tahun Sidang kedua, yang dimulai dari bulan Agustus
2015 sampai dengan bulan Agustus 2016, DPR telah menyelesaikan
pembahasan terhadap 16 (enam belas) RUU. Keenambelas RUU tersebut
adalah sebagai berikut:
a. RUU tentang Penjamin
b. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat
c. RUU tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
d. RUU tentang Penyandang Disabilitas
e. RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem
Keuangan
f. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomro 1 Tahun 2014 tentan Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
g. RUU tentang Pengampunan Pajak
h. RUU tentang Paten 416

416 Lihat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Agustus 2016. Membangun Demokrasi Yang
Efektif Melalui Kerja Nyata Parlemen: Laporan Kinerja DPR (16 Agustus 2015 – 15 Agustus 2016)
Ringkasan. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hlm. 4-14

dpr.go.id 396