Page 396 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 396
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembentukan undang-
undang, Prolegnas memang penting bagi pembangunan hukum. Namun
apa yang telah direncanakan melalui Prolegnas belum tentu harus dipenuhi
apabila terdapat dinamika di masyarakat memerlukan respons yang cepat
DPR RI sehingga apa yang sebelumnya menjadi prioritas dalam Prolegnas
dapat bergeser untuk menyesuikan karena munculnya prioritas yang baru.
Di samping itu, dinamika kehidupan berbangsa juga mengalami
perubahan yang cukup dinamis dan kadang tidak dapat diprediksi.
Munculnya kasus-kasus yang menjadi sorotan masyarakat, perlu
mendapatkan respons cepat dari DPR RI. Demikian pula apabila terjadi
permasalahan terhadap anggaran negara, sehingga fokus di bidang legislasi
juga harus dibagi oleh DPR RI dengan pelaksanaan fungsi lain, yaitu fungsi
pengawasan dan dan fungsi anggaran. 413
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015–2019 meskipun
di awal sempat dibahas RUU Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam upaya harmonisasi kerja DPR ke depan.
Selain itu di awal tahun 2015 ini juga DPR memiliki kewajiban untuk
membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)
No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta
Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah. 414
413 Lihat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Agustus 2016. Membangun Demokrasi Yang Efektif
Melalui Kerja Nyata Parlemen: Laporan Kinerja DPR (16 Agustus 2015 – 15 Agustus 2016) Ringkasan.
Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hlm.1
414 Lihat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Agustus 2015. Langkah DPR Menuju Parlemen
Modern dalam Demokrasi Indonesia: Laporan Kinerja DPR (1 Oktober 2014 – 13 Agustus 2015) Ringkasan.
Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hlm. 2
Dinamika ringan, maka hal itu dihitung secara Mei 2016. Dewan Pembina Partai Golkar
Penggantian akumulatif sebagai dua pelanggaran sedang. menyetujui pencalonan kembali Setya
Novanto sebagai Ketua DPR yang mana hal ini
Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
Ketua DPR RI Ade Komarudin sebagai pimpinan Alat sesuai dengan keputusan MK dan keputusan
MKD. Karena hal tersebut, tak lama setelah
Kelengkapan Dewan (AKD) membuat MKD
Periode kemudian memberhentikan Ade Komarudin Ade Komarudin diberhentikan jabatannya
2014-2019 dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Putusan sebagai Ketua DPR, Setya Novanto langsung
MKD tersebut dibacakan hari Rabu tanggal
diangkat menjadi Ketua DPR yang baru.
392
30 November 2016. Meski begitu, periode kedua Setya
Pada kesempatan yang sama, Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI pun tidak
Novanto diajukan kembali sebagai Ketua
DPR. Pengajuan tersebut dilakukan oleh 392 Kompas.Com, 15/01/2018 “Bongkar Pasang Ketua
Fraksi Golkar setela Setya Novanto menjadi DPR ala Golkar”, https://nasional.kompas.com/
Ketua Umum Golkar sesuai dengan hasil read/2018/01/15/19314611/bongkar-pasang-ketua-
dpr-ala-golkar. diakses pada 10 Oktober 2018, pukul 17.35
Musyawarah Nasional Golkar pada bulan WIB.
dpr.go.id 394
