Page 393 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 393
DPR RI 2014-2018:
DPR Di Era Media Sosial
10 RUU dalam jangka waktu lima tahun ditambah 5 RUU yang dibahas
oleh Panitia Khusus.
Setelah melalui pembahasan, DPR dan Pemerintah menyepakati
Setelah melalui Prolegnas Tahun 2015–2019 sejumlah 160 (seratus enam puluh) RUU
dan 37 (tiga puluh tujuh) RUU menjadi prioritas pada tahun 2015
pembahasan, DPR
yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna 6 Februari 2015. Pada akhir
dan Pemerintah Tahun Sidang, terdapat penambahan jumlah RUU dan penggantian
menyepakati Prolegnas judul RUU yang masuk dalam prioritas Tahun 2015. Adapun RUU
Tahun 2015–2019 yang baru masuk adalah RUU tentang Kebudayaan dan RUU tentang
Bea Materai, sedangkan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan
sejumlah 160 (seratus
Tumbuhan menggantikan RUU tentang Kedaulatan Pangan dan RUU
enam puluh) RUU dan tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
37 (tiga puluh tujuh) Pemberantasan Korupsi menggantikan RUU tentang Perimbangan
RUU... Keuangan Pusat dan Daerah sehingga jumlah Prolegnas Prioritas Tahun
2015 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) RUU,
Tahap penyusunan RUU diawali dengan penyiapan naskah
akademik dan draf RUU. Naskah Akademik adalah naskah hasil
penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya
terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam
suatu RUU sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan
hukum masyarakat. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka
penyusunan sebuah RUU akan memerlukan waktu dalam penyiapan
naskah akademik dan perumusan draf, karena memerlukan telaah
yang mendalam, penyerapan aspirasi publik, dan mendengarkan
Setelah Setya Novanto menyerahkan Surat penggantian Ketua DPR. menetapkan salah seorang dari mereka untuk
Pengunduran Diri, terjadi kekosongan jabatan Pada UU MDR, pengunduran diri melaksanakan tugas dari Pimpinan DPR yang
Ketua DPR. Fadli Zon kemudian menjadi dan penggantian DPR terdapat dalam Pasal berhenti itu. Kemudian dalam Pasal 87 ayat
Pelaksana Tugas Ketua DPR RI semenjak 87 ayat (1). Dalam pasal itu disebutkan (4) menjelaskan bahwa pengganti Pimpinan
tanggal 18 Desember 2015 hingga tanggal 11 ‘Pimpinan DPR berhenti dari jabatannya DPR akan berasal dari fraksi partai yang sama.
Januari 2016. karena meninggal dunia, mengundurkan diri, Lebih jauh lagi, pada Pasal 88 UU
Meskipun begitu, ternyata proses atau diberhentikan’. Pasal 87 ayat (2) huruf b MD3 diatur tata cara pemberhentian dan
pengunduran diri Ketua DPR harus melalui menyatakan Pimpinan DPR diberhentikan penggantian Pimpinan DPR. Berikut adalah
mekanisme yang panjang. Terdapat karena ‘melanggar sumpah/janji jabatan dan bunyi dari pasal tersebut:
peraturan tersendiri terkait pengunduran kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat Dalam hal ketua/atau wakil ketua
diri dari Ketua DPR.hal ini tercantum dalam paripurna setelah dilakukan pemeriksaan DPR berhenti dari jabatannya sebagaimana
UU Nomor 17 tentang MPR, DPR, DPRD, oleh Mahkamah Kehormatan DPR’. dimaksud dalam pasal 34, DPR secepatnya
dan DPD (UU MD3) dan juga Peraturan DPR Lalu, jika seorang Pimpinan DPR mengadakan penggantian.
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR berhenti dari jabatannya, dalam Pasal 87 ayat Dalam hal penggantian pimpinan
yang mengatur soal pengunduran diri dan (3) disebutkan bahwa pimpinan yang lain DPR tidak dilakukan secara keseluruhan,
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 391
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
