Page 391 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 391

DPR RI 2014-2018:
                                                                                             DPR Di Era Media Sosial




                                                       Perencanaan pembentukan undang-undang dilakukan melalui
                                                  Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Seperti yang telah disebutkan
                                                  sebelumnya, Prolegnas adalah instrumen perencanaan program
                                                  pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu,
                                                  dan sistematis. Dengan instrument perencanaan pembentukan UU
                                                  tersebut, Prolegnas diharapkan dapat mengarahkan pembangunan
                                                  hukum, mewujudkan konsistensi peraturan perundang-undangan,
                                                  serta meniadakan pertentangan antara peraturan perundang-
                                                  undangan yang ada (vertikal maupun horizontal) yang bermuara pada
                                                  terciptanya hukum nasional yang adil. Lebih jauh lagi, dengan adanya
                                                  Prolegnas diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan
                                                  aspirasi masyarakat, mengandung perlindungan dan penghormatan
                                                  terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif
                                                  dalam masyarakat.
                                                       Dalam proses penyusunan Prolegnas Tahun 2015–2019, Badan
                                                  Legislasi telah melakukan beberapa tahapan yaitu, menghimpun
                                                  masukan dari fraksi, komisi, dan masyarakat, melakukan rapat dengar
                                                  pendapat umum (RDPU) di antaranya dengan Komnas Hak Asasi
                                                  Manusia (HAM), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komnas
                                                  Perempuan, melakukan rapat koordinasi dengan fraksi-fraksi dan
                                                  komisi-komisi, serta melakukan rapat kerja dengan Menkumham dan
                                                  Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI. 410



                                                  410   Lihat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Agustus 2015. Ringkasan Laporan Kinerja
                                                     DPR (1 Oktober 2014 – 13 Agusus 2015). Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
                                                     hlm. 6



                 DPR Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara   Kehormatan Dewan. Pengunduran diri   hal ini kepada Majelis Kehormatan Dewan
                 dan Badan Urusan Rumah Tangga. 388  tersebut dikarenakan Setya Novanto terkait   DPR RI. Dari sini, MKD kemudian melakukan
                         Posisi ketua dari Setya Novanto   dengan skandal “Papa Minta Saham.” Ia   sidang etika kepada Setya Novanto terkait
                 bertahan selama lebih kurang satu tahun   disebutkan mencatut nama nama Presiden   jabatannya sebagai Ketua DPR.
                                                                                                       389
                 dua bulan, sejak 2 Oktober 2014 hingga 16   Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla     Mahkamah Kehormatan Dewan
                 Desember 2015. Setya Novanto mengajukan   demi mendapatkan keuntungan saham   melakukan sidang terhadap Setya Novanto
                 Surat Pengunduran Diri sebagai Ketua DPR   dari PT Freeport Indonesia. Dalam laporan   pada hari senin tanggal 7 Desember
                 RI Periode 2014-2019 kepada Mahkamah   Kompas, Setya diketahui bersama pengusaha   2018. Sidang tersebut digelar tertutup
                                                   Riza Chalid menemui Presiden Direktur PT   dan menimbulkan kritik dari berbagai
                 388   Hal ini terjadi seteh UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang   Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.
                    MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) berlaku, yang mana salah
                    satu isinya adalah mengenai penambahan jatah pimpinan   Dalam pertemuan tersebut, Maroef merekam   389   Lihat Ihsanuddin, 16/12/2015. “BREAKING NEWS:
                    DPR. Lihat Sekretariat Jenderal DPR RI, 20 Maret 2018.   pembicaraan mereka dan kemudian   Setya Novanto Mundur sebagai Ketua DPR”, https://
                    “Utut Adianto Dilantik Jadi Wakil Ketua DPR RI”, dalam            nasional.kompas.com/read/2015/12/16/20232741/
                    Parlementaria Terkini, http://www.dpr.go.id/berita/  menyerahakannya kepada Sudirman Said   BREAKING.NEWS.Setya.Novanto.Mundur.sebagai.
                    detail/id/20061/t/Utut+Adianto+Dilantik+Menjadi+W  yang  saat itu  menjabat sebagai  Menteri   Ketua.DPR?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_
                    akil+Ketua+DPR+RI. dIakses pada 10 Oktober 2018, pukul            campaign=Khlwp. .diakses pada 10 Oktober 2018, pukul
                    17.35 WIB.                     ESDM.Sudirman Said kemudian melaporkan   17.35 WIB.





                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   389
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396