Page 6 - MAJALAH 106

ASPIRASI

Diskriminasi Hukum terhadap Penyidikan Kasus Pemasangan
Liar Sambungan Air Minum

Surat dari Karyawan dan Karyawati PDAM Way hanya pelaksana lapangan yang diperiksa
Rilau Bandar Lampung, yang ditujukan kepada dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari
Ketua Komisi III DPR RI, yang mempertanyakan Bandar Lampung, sedangkan masih banyak
tindak lanjut dari penyidikan yang telah dilakukan oknum karyawan yang belum diperiksa, bahkan
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terhadap aktor dibalik masalah tersebut tidak pernah
masalah pemasangan liar kurang lebih 1.000 tersentuh oleh hukum sebab yang bersangkutan
sambungan air minum Tahun 2008/2009 oleh mempunyai uang untuk melakukan kolusi dengan
para oknum karyawan PDAM Way Rilau Bandar oknum-oknum Jaksa di Kejari Bandar Lampung.
Lampung yang telah merugikan negara sebesar
kurang lebih Rp 2 miliar dan telah ditetapkannya Pelapor memohon tindak lanjut atas masalah
para tersangka atas kasus tersebut oleh Kejaksaan tersebut dengan tidak berpihak pada oknum yang
Negeri Bandar Lampung. mempunyai uang demi untuk memenuhi rasa
keadilan masyarakat mengingat masalah tersebut
Menurut pelapor, telah terjadi diskriminasi sudah beberapa tahun belum dituntaskan.
hukum atas penyidikan kasus tersebut, karena

Mohon Bantuan Untuk Penyelesaian Sengketa Lahan

Surat dari Sdr. Sukriansyah, dkk., tentang Pelapor mengadukan permasalahan tersebut
permohonan penyelesaian sengketa lahan kepada Presiden berdasarkan surat tanggal 28
perkebunan antara masyarakat Desa Samba Februari 2013 dan telah mendapatkan tanggapan
Danum dan Rantau Asem dengan PT Karya Dewi dari Plh. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat
Putra (PT KDP) yang beroperasi di Desa Tumbang Kemensekneg RI pada tanggal 1 April 2013,
Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten yang intinya meminta Bupati Katingan untuk
Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena memfasilitasi penyelesaian permasalahan
sampai saat ini belum ada penyelesaian. tersebut berdasarkan hal ini dilaksanakan
pertemuan dengan kepada Bupati Katingan dan
Pelapor telah menggarap lahan tersebut Gubernur Kalimantan Tengah pada bulan April
sejak Tahun 1990 dan telah mempunyai Surat 2013, namun tidak mendapatkan penyelesaian
Pernyataan Penggarapan Tanah (SPPT) yang seperti yang diharapkan oleh pelapor.
ditandatangani oleh Kepala Desa Tumbang
Kalemei pada tanggal 25 November 2011. Pelapor memohon Komisi III DPR RI membantu
Pelapor menyampaikan, bahwa kebun karet menyelesaikan permasalahan tersebut dan
sejumlah 3.000 pohon yang sudah panen dan diteruskan kepada Komisi IV DPR RI yang
rumah tempat peristirahatan digusur rata dengan membidangi kehutanan dan perkebunan sebagai
tanah oleh PT KDP. bahan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi
Pengawasan Dewan.

6 PARLEMENTARIA EDISI 106 TH. XLIII, 2013