Page 6 - MAJALAH 106
P. 6

ASPIRASI













              Diskriminasi Hukum terhadap Penyidikan Kasus Pemasangan
              Liar Sambungan Air Minum


               Surat dari Karyawan dan Karyawati PDAM Way  hanya pelaksana lapangan yang diperiksa
              Rilau Bandar Lampung, yang ditujukan kepada  dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari
              Ketua Komisi III DPR RI, yang mempertanyakan  Bandar Lampung, sedangkan masih banyak
              tindak lanjut dari penyidikan yang telah dilakukan  oknum karyawan yang belum diperiksa, bahkan
              Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terhadap  aktor dibalik masalah tersebut tidak pernah
              masalah pemasangan liar kurang lebih 1.000  tersentuh oleh hukum sebab yang bersangkutan
              sambungan air minum Tahun 2008/2009 oleh  mempunyai uang untuk melakukan kolusi dengan
              para oknum karyawan PDAM Way Rilau Bandar  oknum-oknum Jaksa di Kejari Bandar Lampung.
              Lampung yang telah merugikan negara sebesar
              kurang lebih Rp 2 miliar dan telah ditetapkannya   Pelapor memohon tindak lanjut atas masalah
              para tersangka atas kasus tersebut oleh Kejaksaan  tersebut dengan tidak berpihak pada oknum yang
              Negeri Bandar Lampung.                       mempunyai uang demi untuk memenuhi rasa
                                                           keadilan masyarakat mengingat masalah tersebut
               Menurut pelapor, telah terjadi diskriminasi  sudah beberapa tahun belum dituntaskan.
              hukum atas penyidikan kasus tersebut, karena






             Mohon Bantuan Untuk Penyelesaian Sengketa Lahan

              Surat dari Sdr. Sukriansyah, dkk., tentang    Pelapor mengadukan permasalahan tersebut
             permohonan penyelesaian sengketa lahan  kepada Presiden berdasarkan surat tanggal 28
             perkebunan antara masyarakat Desa Samba  Februari 2013 dan telah mendapatkan tanggapan
             Danum dan Rantau Asem dengan PT Karya Dewi  dari Plh. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat
             Putra (PT KDP) yang beroperasi di Desa Tumbang  Kemensekneg RI pada tanggal 1 April 2013,
             Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten  yang intinya meminta Bupati Katingan untuk
             Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena  memfasilitasi penyelesaian permasalahan
             sampai saat ini belum ada penyelesaian.      tersebut berdasarkan hal ini dilaksanakan
                                                          pertemuan dengan kepada Bupati Katingan dan
              Pelapor telah menggarap lahan tersebut  Gubernur Kalimantan Tengah pada bulan April
             sejak Tahun 1990 dan telah mempunyai Surat  2013, namun tidak mendapatkan penyelesaian
             Pernyataan Penggarapan Tanah (SPPT) yang  seperti yang diharapkan oleh pelapor.
             ditandatangani oleh Kepala Desa Tumbang
             Kalemei pada tanggal 25 November 2011.         Pelapor memohon Komisi III DPR RI membantu
             Pelapor menyampaikan, bahwa  kebun karet  menyelesaikan permasalahan tersebut dan
             sejumlah 3.000 pohon yang sudah panen dan  diteruskan kepada Komisi IV DPR RI yang
             rumah tempat peristirahatan digusur rata dengan  membidangi kehutanan dan perkebunan sebagai
             tanah oleh PT KDP.                           bahan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi
                                                          Pengawasan Dewan.












          6  PARLEMENTARIA  EDISI 106 TH. XLIII, 2013
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11