Page 7 - MAJALAH 106
P. 7
Pengaduan tentang Tindak Pidana Korupsi
Surat dari Sdr. H. Remad M. selaku Ketua pernah ada pertanggungjawaban terkait
Kelompok Tani Maju Jaya (KTMJ), tentang dengan penggunaan dana pinjaman sebesar Rp.
tindak pidana korupsi dan penggelapan pajak, 34.007.233.489 tersebut kepada KTMJ.
serta tindak pidana perbankan terkait dengan
pemberian kredit oleh Bank BNI 46 Cabang Pelapor menduga telah terjadi permufakatan
Jambi kepada Pengurus KUD Akso Dano senilai jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi
Rp. 23,746. miliar. dan penggelapan pajak serta tindak pidana
perbankan antara Pengurus KUD Akso Dano, PT
Bahwa sejak terbentuknya pengurus KTMJ Kirana Sekernan dan Bank BNI 46 Cabang Jambi.
yang baru pada tanggal 25 Maret 2013 pelapor Pengurus KTMJ telah melaporkan permasalahan
ingin mengetahui perkembangan atau tindak tersebut kepada Polda Jambi berdasarkan laporan
lanjut atas surat pengaduan sebelumnya yang No. LP/B-37/VI/2004/ Ro.Os tanggal 29 Juni 2004
disampaikan melalui kuasa hukum pelapor, yaitu dengan terlapor Ir. Joko Minto Cahyono.
Graziano Pattiasina dan Patners kepada Kejaksaan
Agung, Kapolri, Gubernur BI dan Komisi III DPR Pelapor memohon Komisi III DPR RI membantu
RI berdasarkan surat No. 16/GP dan P/V/2011 menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga
tanggal 9 Mei 2011. Anggota KTMJ yang sebagian anggotanya adalah
pensiunan Anggota Polri dan TNI dapat menikmati
Melaporkan bahwa KTMJ tidak pernah hasil jerih payahnya.
mendapat Sisa Hasil Usaha yang diperoleh
KUD Akso Dano selama kurang lebih 15 tahun
(Desember 1995 – Maret 2011) dan belum
Penyampaian Aspirasi dan Permohonan
Penghentian Upaya Eksploitasi
Surat dari Sdr. A.Sitohang, SH, dkk. atas negara bernilai miliaran rupiah selama 10 tahun
nama Lembaga Bantuan Hukum Ondo Bina, beroperasi . Lebih lanjut pelapor meminta agar
yang ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI, kegiatan usaha tersebut dihentikan, namun tidak
perihal permohonan dilakukan pengusutan atas dihiraukan.
pengrusakan sawah dan ladang masyarakat di
Desa Sigara-Gara Patumak, Sumatera Utara milik Pelapor memohon kepada Komisi III DPR RI
Sdr. Muhammad Jhoni Hendro Sembiring yang segera mengambil langkah kebijakan yang efektif
diduga dilakukan dan didalangi oleh oknum untuk mencegah potensi kerusuhan massa yang
pengusaha galian C yang bernama Kasianto. berlanjut di desa tersebut dan menegakkan
keadilan dengan menghukum tindakan oknum
Pelapor menyatakan bahwa usaha galian Sdr. Kasianto beserta kelompoknya untuk tidak
C oleh Sdr. Kasianto dilakukan secara ilegal lagi meneruskan upaya eksploitasi lahan yang
karena tidak memiliki izin dari instansi terkait, telah merugikan pihak lain.
sehingga diduga merugikan masyarakat dan
PARLEMENTARIA EDISI 106 TH. XLIII, 2013 7
