Page 11 - MAJALAH 106
P. 11

tidak kunjung bersifat inklusif dan  kegiatan pengembangan Iptek dan  am bil keputusan penting nega ra,
            adil bagi semua negara khususnya  R&D di semua lembaga riset di ke-  melalui tugas dan fungsinya DPR
            negara-negara berkembang di satu  menterian dan lembaga, statistik  RI memberikan komitmen politik
            sisi. Namun demikian, pada saat  dan kegiatan sejenisnya, mengalami  penuh dalam mendorong dan me-
            yang sama, globalisasi ekonomi  penurunan dalam kurun waktu 35  ngawal pemerintah untuk melaku-
            juga menawarkan peluang manfaat  tahun terakhir. Pada tahun 1970-an  kan upaya terobosan politik dalam
            ekonomis yang bisa diraih semua  nilanya masih di kisaran 6,1% dan  rangka menguatkan kemandirian
            bangsa. Dalam pemikiran seperti  angkanya terus terjun bebas men-   inovasi dan pengembangan Iptek
            ini, pengembangan inovasi dan  jadi 2,34% pada tahun 1991 dan  ke depan. Melalui fungsi legislasi,
            penguasaan Iptek yang bersifat  menjadi 0,49% pada tahun 2006.  DPR RI mendorong semua kompo-
            mandiri, menjadi agenda nasional  Anggaran untuk R&D sendiri tercatat  nen pemangku kepentingan untuk
            setiap bangsa.                    hanya pada kisaran 0,74 pada tahun  me nyempurnakan kerangka hukum
                                              1994 dan turun menjadi 0,42% pada  yang  ada.  Dalam  konteks  inilah,
              Bagaimana agenda kemandirian  tahun 2006.                         lembaga DPR RI memberikan ru-
            inovasi dan Iptek harus didorong?                                   ang publik yang luas dalam proses
            Saya melihat kuncinya berada        Ketiga, penguatan sinergitas  revisi peraturan perundang-unda-
            pada penguatan kemauan politik  antar-semua komponen pemangku  ngan terkait. Hal yang sama dalam
            negara dalam menentukan politik  kepentingan. Seperti kita ketahui  kerangka fungsi anggaran, khusus-
            kemandirian inovasi dan Iptek ke  bahwa salah satu persoalan menda-  nya dalam penentuan disain politik
            depan. Ruang yang bisa dikelola  sar lemahnya kemandirian inovasi  anggaran untuk pengembangan
            oleh negara dalam koridor ini bisa  dan pengembangan Iptek adalah  kemandirian inovasi dan Iptek yang
            dilihat dari beberapa hal:        belum terjadinya sinergi yang kuat  lebih proporsional.
                                              dan saling menguatkan antar-aktor
              Pertama, politik alokasi belanja  utama sistem inovasi nasional,    Kedua,  kita perlu memberikan
            publik untuk kegiatan yang  yakni: (1) pemerintah sebagai  kemauan politik yang kuat dalam
            mendukung bagi pengembangan  regulator, fasilitator dan katalisator,  urusan pengembangan inovasi dan
            inovasi dan Iptek. Selama periode  (2) pelaku usaha sebagai pengguna  Iptek secara mandiri dalam rangka
            1987-1997, tercatat hanya teradapat  hasil dan produk inovasi dan (3)  menopang agenda pembangunan
            182 ilmuan dan insinyur dari setiap  lembaga-lembaga penelitian dan  jangka  panjang,  MP3EI  dan
            satu juta penduduk yang terlibat  perguruan tinggi sebagai penghasil  mewujudkan Indonesia menjadi
            dalam penelitian dan pengembangan  produk inovasi.                  negara maju pada beberapa dekade
            (R&D), dengan total belanja APBN                                    ke depan. Untuk itu, optimalisasi
            hanya 0,07% dari PDB. Angka ini     Dalam konteks kekiniaan, pelebar-  pendayagunaan segenap sumber-
            turun menjadi 0,05% s.d. tahun  an sinergitas dengan komponen  daya dan penguatan kualitas SDM
            2005 dan hanya sedikit mengalami  anak bangsa lainnya juga berpotensi  secara nasional harus kita perkokoh
            kenaikan menjadi 0,06% pada tahun  berperan dalam melaksanakan misi  berdasarkan prinsip-prinsip tata
            2006 dan menjadi 0,08% dari PDB  ini. Sebagai contoh, pelembagaan  kelola pemerintahan yang bersih
            pada tahun 2010. Jumlah ini kurang  konferensi diaspora Indonesia ba-  dan akuntabel serta berkelanjutan
            lebih sama dengan yang dilakukan  ru-baru ini sedikit banyak dapat  dan demokratis. Dalam kerangka
            oleh Kamboja sebesar 0,05% pada  membawa implikasi bagi terjadinya  ini, penyatuan energi nasional
            tahun 2002 dan sangat kecil jika  sebuah jalinan sinergitas dalam  dalam menyelesaikan agenda RPJP I
            dibandingkan dengan  Singapura  mendukung proses pengembangan  periode 2004-2025 dan menyiapkan
            yang mencapai 2,2 % pada tahun  inovasi dan Iptek yang lebih man-   agenda RPJP II periode 2026-2050
            2009, Malaysia 0,64% pada tahun  diri.                              mutlak diperlukan.
            2006 atau 0,82% pada tahun 2008,
            dan Vietnam 0,19% (2002), Thailand  Peran Parlemen: Catatan Penutup   Ketiga, mendorong  penguatan
            0,21 (2007).                                                        sinergitas ketiga aktor utama dalam
                                                Agenda pengembangan inovasi  pengembangan kemandirian inovasi
              Kedua, perlunya “realokasi” perun-  dan Iptek yang mandiri secara na-  dan Iptek, yakni pemerintah, dunia
            tukkan anggaran pendidikan untuk  sional menjadi misi negara yang  industri dan lembaga penelitian/
            kegiatan pengembangan inovasi  sangat strategis baik secara politis  perguruan tinggi sehingga hasil
            dan pengembangan Iptek. Belanja  maupun ekonomis dalam mencapai  kemandirian inovasi dan Iptek
            pemerintah terhadap R&D hanya  tujuan negara sebagaimana dia-       benar-benar semakin memperkokoh
            dalam kisaran 84,5% dari semua  manatkan dalam Pembukaan UUD  daya saing perekonomian nasional
            belanja R&D secara nasional dalam  1945. Mewakili lembaga parlemen,  untuk kesejahteraan rakyat. Melalui
            kurun waktu 2001-2006 (PappI-     ijinkanlah saya menggarisbawahi  tugas dan fungsinya, DPR RI siap
            ptek, LIPI, 2009a). Sementara itu,  beberapa hal sebagai berikut.   memberikan dukungan politiknya
            alokasi APBN untuk pengembangan                                     untuk mencapai misi startegis ini ke
            Iptek termasuk di dalamnya semua    Pertama, sebagai lembaga peng-  depan.*


                                                                                PARLEMENTARIA  EDISI 106 TH. XLIII, 2013  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16