Page 13 - MAJALAH 106

Alam (SDA), praktek liberalisasi juga dilakukan dalam Kemudian pada, tanggal 13 November 2012, Mah-
pertambangan dan pengilangan minyak, dan semakin kamah Konstitusi memutuskan untuk membubarkan
membabi buta ketika disahkannya UU Migas No. 22 BP Migas karena dinilai sangat bernuansa kepentingan
tahun 2001 kapitalis. MK memutuskan pasal yang mengatur tugas
dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP
Sebagai konsekuensi pengesahan UU 22/2001 adalah Migas) yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001
perlu dibentuknya Badan Pelaksana tentang Minyak dan Gas Bumi ber-
(dibentuk BP Migas) dan Badan tentangan dengan UUD 1945 dan
Pengatur Hilir (dibentuk BPH Mi- tidak memiliki hukum mengikat.
gas) serta perubahan bentuk Per- Putusan MK itu berawal dari pe-
tamina menjadi Persero. Pertami- ngajuan Judicial Review oleh 30
na bukan lagi sebagai perusahaan tokoh dan 12 organisasi kema-
pengelola dan pemegang kuasa syarakatan (ormas), termasuk di
pertambangan. Dalam kegiatan antaranya Hizbut Tahrir Indonesia.
hulu Pertamina akan menjadi
perusahaan yang diberlakukan
seperti perusahaan-perusahaan
kontraktor. Dan akhirnya Perta- Tolak Ukur
mina juga menandatangani KKKS
dengan BP Migas pada tanggal 17 Revisi UU Migas menjadi tolak
September 2005. ukur perubahan tata kelola
migas menuju kedaulatan energi
Badan pelaksana kegiatan usaha Indonesia, karena melalui revisi
hulu minyak dan gas bumi yaitu ini diharapkan DPR mampu
BP Migas dibentuk pada tanggal menampung seluruh masukan
16 Juli 2002 berperan sebagai dari para stakeholder. “Revisi UU
pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas sekarang sudah masuk tingkat Panja dan sudah
(KKKS) di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, bertemu dengan para civitas akademika,” kata anggota
eksploitasi dan pemasaran migas Indonesia BP Migas DPR Ismayatun dari PDIP kepada Parlementaria.

berwenang sebagai wakil pemerintah untuk mengatur
masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan kontrak Menurutnya, revisi ini akan memperhatikan hasil
kerja sama yang sebelumnya dikerjakan oleh Pertamina. Judicial Review dari MK terkait pasal yang dihilangkan.

PARLEMENTARIA EDISI 106 TH. XLIII, 2013 13