Page 58 - MAJALAH 92
P. 58

kemudian Undang-Undangnya sudah
           diundangkan seperti UU No. 13 tahun
           2010  tentang  Hortikultura  tidak  ada
           tindak-lanjutnya,” katanya.
             Terkait  penambahan  Raskin  oleh
           Bulog, Firman meminta, sudah bicara
           dengan  Bupati,  dengan  Gubernur,
           dengan  Kepala  Desa,  kalau  seandai-
           nya Raskin itu tidak diselenggarakan
           dapat  diakumulasikan  dalam  bentuk
           pembangunan infrastruktur pedesaan.
           “Memang dampaknya pasti akan ter-
           jadi  kelaparan,  tapi  jawaban  mereka
           semuanya  mengatakan  bahwa  tidak
           ada yang kelaparan. Ini memang per-
           lu ada penataan ulang secara serius,”                                          foto:internet/kangen-ndeso.blogspot.com4
           ujarnya.                          katkan produksi saya rasa sangat luar   kong, sagu dan sebagainya.
             Oleh  karena  itu  saya  setuju  pan-  biasa,” ungkapnya.            “Persoalannya adalah sekarang ini
           dangan  dan  pendapat  bahwa  yang   Efektif  dan  tidak  efektifnya  de-  di  Papua-pun  sudah  dirubah  harus
           namanya  Badan  Perencanaan  Pem-  ngan anggaran sebesar Rp 51,9 triliyun   makan beras, ini siapa yang buat kon-
           bangunan  Nasional  (Bappenas)  di-  itu, Firman mengatakan dapat efektif   sep. Coba bayangkan, kalau mendis-
           fungsikan kembali sehingga Rencana   ketika anggaran dipakai untuk mem-  tribusikan beras dari Papua sampai ke
           Strategi (Renstra) pembangunan dik-  bangun  infrastruktur  dan  penguatan   pucuk-pucuk gunung yang menggu-
           endalikan oleh mereka. “Sekarang ini,   infrastruktur  pedesaan  seperti  untuk   nakan helikopter berapa  harga beras
           Bappenas  tidak  berfungsi.    Tentunya   jalan usaha tani, mekanisasi peralatan.   perkilonya, yang jelas mahal sekali. Ini
           ini yang menjadi konsen kita, karena   “Ini harus menjadi perhatian dari kita   juga  yang  harus  menjadi  perhatian,”
           kalau  melihat data dunia  kecender-  semua,” katanya.              ujarnya.
           ungannya  akan terjadi krisis pangan                                   Langkah  berikutnya,  yaitu  segera
           dunia,  dimana  salah  satu  penyebab-  Cluster base                melakukan subsidi pangan. Pasalnya,
           nya  adalah  Indonesia  yang  sudah   Firman   mendesak   pemerintah   devisa  kita  sudah  terkuras  habis  un-
           dicap  sebagai  negara  pengimpor   segera membangun sektor pertanian     tuk  mengimpor  bahan  baku  pangan
           terbesar,  sebagai  warga   negara  In-  berdasarkan  cluster  base.  “Jadi  kita   seperti  susu,  gula,  kedelai,  jagung,
           donesia saya merasa malu dan sedih   harus  melakukan  klasterisasi  dengan   gandum, beras. Kenapa sekarang kita
           serta jengkel,” katanya.          melihat  peta  kemampuan  wilayah   tidak melakukan subsittitusi gandum
             Pada  kesempatan  itu,  Firman   masing-masing. Katakanlah kalau kita   dikurangi. “Itu semua tergantung Ke-
           meminta  pemerintah  jangan  mem-  mau  swasembada  daging,  swasem-  menterian  Perdagangan  dan  Menko
           buat kebijakan-kebijakan yang hanya   bada  daging  itu  tidak  bisa  lari  dari   Perekonomian.  Sekarang  ini    garam
           mengedepankahan  kepentingan  ke-  wilayah timur,” ujarnya. Persoalannya,   impor,  jagung  impor,  kedelai  impor,
           lompok atau kepentingan pribadi se-  lanjutnya, kebijakan  berada di peme-  susu  impor,  gandum  impor,  kita  ini
           mata. “Saya khawatir kalau yang na-  rintah, bukan di DPR RI, ketika DPR RI   pernah ada yang namanya komoditas
           manya impor beras itu dalam rangka   membuka klasterisasi di wilayah timur,   unggulan,” tegasnya.
           fund  ricing    orang-orang  tertentu   pemerintah menolaknya. Artinya, ka-  Dia mengatakan, pemerintah tidak
           untuk  kepentingan  pemilu.  Coba   lau kita mau membangun skala yang   pernah  serius  menangani  persoalan
           bayangkan,  jika  tiba-tiba  muncul  Rp   besar  itu  harus  berdasarkan  klasteri-  ketahanan  pangan.  Karena  memang
           5  triliyun  diajukan,  sekarang  konon   sasi dan kemampuan daerah, dan po-  lintas  sektor  ini  tidak  bekerjasama
           katanya  di  Badan  Anggaran  (Bang-  tensi wilayah.                dengan  baik,  besarnya  ego  sektoral
           gar)  DPR  RI  disetujui  Rp  1,9  triliyun   Berikutnya  mengenai  masalah   membuat  sulitnya  penerapan  dari
           tapi sekarang ini saya mendengar tadi   pangan,    Firman    menjelaskan,  kita   suatu  kebijakan.  “Ego  sektoralnya
           untuk cadangan tambahan Rp 2 trili-  jangan    membudayakan  atau  meng-  itu  ditanggalkan  bicara  kepentingan
           yun. Uang Rp 2 triliyun tidak sedikit,   klaim bahwa yang namanya makanan   bangsa  dan  negara  susah.  Ini  harus
           kalau uang Rp 2 triliyun  kita berikan   pokok itu adalah beras, kita harus mu-  ada keberanian presiden  memanggil
           ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi   lai  membudayakan  makanan-maka-  para  pembantu-pembantunya  untuk
           Selatan,  Sumatera  Selatan,  kita  beri-  nan lokal dan kita hidupkan kembali   duduk  bersama-sama,”  ujarnya.(iw/
           kan  tanggungjawab  untuk  mening-  budaya yang makan jagung dan sing-  spy/si)


                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 92 TH. XLII, 2012 |
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63