Page 66 - MAJALAH 142

DAPIL

Memberdayakan Pedagang Kecil

omunitas pedagang kecil jadi perhatian khusus
Anggota DPR RI Refrizal. Politisi PKS ini ingin
K memberdayakan para pemilik kedai lewat program
Bedah Lapau. Dalam bahasa Minang, lapau adalah kedai atau
warung. Refrizal ingin para pemilik lapau itu lebih sejahtera
secara ekonomi dengan meningkatkan usahanya dari lapau
menjadi mini market.
Inilah perhatian yang diberikan Refrizal kepada para
pedagang pemilik lapau di dapil Sumatera Barat II yang
meliputi Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Pasaman,
Pasaman Barat, Kab. Agam, Bukittinggi, Kab. 50 Kota, dan
Payakumbuh. Ada target yang ingin diraih Refrizal, yaitu foto : dok pri/iw
ingin membedah 1000 lapau hingga 2019. Sementara sampai
tahun 2016 ini, Refrizal sudah membedah 819 lapau dari Anggota DPR RI Refrizal bertemu warga di daerah pemilihannya
semua kabupaten di dapilnya.
Program Bedah Lapau itu sudah dijalankan Anggota memberi bantuan teknik manajemen, bagaimana mengelola
Komisi XI DPR RI ini sejak Desember 2012. Para pedagang mini market dengan profesional.
lapau pun menyambutnya dengan suka hati. “Saya berharap, Di Sumatera Barat, para pedagang lapau biasanya
lapau segera naik kelas. Sebelumnya, lapau hanya kedai berjualan nasi, kue­kue, kopi, dan lain­lain. Di Payakumbuh,
kecil. Ke depan, lapau­lapau ini akan menjadi semacam Refrizal bahkan membantu memperjuangkan pendirian
mini market yang dikelola secara profesional,” jelas Refrizal. pasar untuk menyatukan sekaligus memberdayakan
Program Bedah Lapau, tentu ditujukan untuk para pedagang kecil ini. Lewat bantuan dana Tugas
mengangkat derajat masyarakat ekonomi kelas bawah Perbantuan dari Kementerian Perdagangan yang telah lama
menjadi masyarakat kelas atas yang berkecukupan. diperjuangkannya, berdirilah Pasar Kaduduk. Dan Refrizal
Setelah lapau­lapau itu dibedah, Refrizal mengatakan, akan meletakkan batu pertama pembangunan pasar tersebut. n (mh)

Konflik Pembebasan Lahan Register 1

Waypisang Menjadi Perhatian Frans Agung

onflik pembebasan lahan Register 1 Waypisang, yang
ditempati warga 10 Desa di tiga Kecamatan Lampung
KSelatan, menjadi perhatian serius Anggota Komisi
IX Frans Agung Mula Putra, saat kunjungan ke daerah
pemilihannya Lampung Selatan.
Memang tugas DPR RI untuk memperjuangkan aspirasi
masyarakat, terkait kasus ini, Frans sudah menemui
Sekertaris Daerah Lampung Selatan, Sutono dan Kepala
Badan Pertahanan Nasional Daerah.
“Mereka mengatakan dalam melakukan pelepasan
sebenarnya sudah memenuhi unsur. Tapi, petunjuk teknisnya
belum dikeluarkan oleh 4 Menteri (Menteri Kehutanan
dan Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Bappenas), sementara foto : dok pri/iw
pembebasan ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama 4
menteri,” katanya. Anggota Komisi IX DPR RI Frans Agung MP kunjungi daerah pemilihannya
Lebih lanjut, Frans mengatakan akan mendesak dan
melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar juknisnya desa di sini sudah menjadi desa definitive,” katanya.
segera dikeluarkan, dan konflik pembebasan tanah di register “Saya juga melakukan kordinasi dengan Komisi II, dan
1 Waypisang selesai. Komisi IV supaya dapat ikut mendorong pelepasan tanah
“Ini harus kita kejar supaya 4 Menteri itu segera register. kita dorong ke pemerintah pusat supaya pelepasan
mengeluarkan juknisnya, tidak ada alasan lain bagi hak tanah register cepat rampung. Apalagi ini sudah 20
pemerintah pusat untuk melepaskan pelepasan hak tanah tahun ditempati. Saya optimistis ini akan berhasil selama ada (rnm)
register. Karena ini adalah hak masyarakat. Apalagi status dukungan dari semua pihak,” lanjutnya. n

66 l PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016