Page 68 - MAJALAH 142

DAPIL

Pemekaran Daerah

Menunggu Kondisi

Ekonomi Stabil

akil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menjadi salah
satu pembicara dalam Musyawarah Besar (Mubes) foto : dok pri/iw
W Pembentukan Kabupaten Pelalawan Selatan pada Senin
(08/08/2016) di Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan,
Pelalawan, Provinsi Riau. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy berkunjung ke Pelalawan, Riau
Ia menegaskan bahwa kini sudah tidak ada lagi istilah “Memang sangat tergantung dari kemampuan keuangan,
moratorium, namun yang ada yakni penundaan karena dalam makanya pemerintah berupaya mencapai uang sebanyak­
pemekaran perlu dikaitkan kemampuan keuangan negara, banyaknya, salah satu yang signifikan adalah lahirnya UU Tax
mengingat kini keuangan negara sedang terjadi defisit. “Sudah Amnesty yang per hari ini sudah terkumpul 90 triliun dan target
tidak ada istilah moratorium, sudah dicabut oleh pemerintah pemerintah akhir tahun ini bisa memperoleh 500 sd 1000 triliun
karena tidak sesuai dengan UU dan UUD, pemerintah merevisinya dan target akhir tahun depan terkumpul 4000 triliun dan ini akan
dengan istilah penundaan melihat kemampuan keuangan tahun menyebabkan ekonomi Indonesia akan meroket,” sambungnya.
ini yang berat sekali, akibat dari penerimaan sektor pajak yang Ia pun menegaskan jika kondisi ekonomi Indonesia sudah
tidak memenuhi target,” tegas Lukma n. membaik maka pemekaran daerah kemungkinan sudah bisa
Sektor ekonomi nasional memang sedang kurang bagus, di dilaksanakan. “Termasuk agenda pemekaran, akan kita mulai lagi
Provinsi Riau saja terdapat dua kabupaten yang pembayaran Dana setelah kondisi keuangan negara membaik. Saya optimis tahun
Alokasi Umum (DAU) tertunda yakni Kabupaten Indragiri Hilir dan depan sudah membaik, dan rencana pemekaran sudah bisa kita
Kabupaten Rokan Hulu. Hal tu pula yang menjadi sorotan Lukman laksanakan,” tuturnya.
Edy. “Bukan saja program seperti pemekaran yang ditunda, di Mubes ini dihadiri 8 unsur perwakilan Desa/ Kelurahan
Riau saja ada 2 Kabupaten yang ditunda pembayaran DAUnya terdiri dari 64 Desa 6 Kelurahan serta 6 Kecamatan yakni Bandar
yakni Indragiri Hilir dan Rokan Hilir dan setiap kementerian dan kerumutan. Mubes ini dibuka oleh Bupati Pelalawan HM Harris. n (hs, mp)
Petalangan, Bunut, Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung, Ukui dan
lembaga rata2 dikurangi anggarannya 25% ­ 40%” tuturnya.

Dua Perusahaan Belum Hasilkan Apa-apa,

Korban Sudah Berjatuhan

etua Komisi VII DPR RI Gus Irawan sambungnya.
Pas ari b u m e nyo ro ti te ntan g Bahkan, menurutnya kehadiran tambang
K keberadaan tambang emas di Madina emas dan perusahaan eksplorasi gas di
(Mandailing Natal) dan eksplorasi panas Sorik Marapi sudah merusak kearifan lokal.
bumi di kawasan Gunung Sorik Marapi yang “Kita tahu kearifan lokal dan kekerabatan di
kemudian mengambil korban masyarakat Mandaling Natal itu sangat kuat karena saling
setempat. mendukung. Namun kehadiran perusahaan
Hal itu disampaikannya baru­baru ini tambang memecah belah kearifan lokal itu,”
setelah dirinya berkunjung ke Mandailing tuturnya.
Natal dalam masa reses dan langsung meninjau Gus menyatakan semua yang dijelaskannya
keberadaan dua perusahaan di daerah itu. foto : dok pri/iw merupakan temuan reses. Bahkan SMM sudah
Politisi Gerindra ini mengaku heran atas berdiri lama tapi tidak jelas apa yang dilakukan
keberadaan tambang emas PT SMM dan di sana. “Begitu juga dengan SMGP. Kalau
perusahaan eksplorasi gas PT SMGP yang kondisinya begitu saya menyarankan cabut
sudah diakuisisi perusahaan lain. “Ini yang saya tidak habis saja izinnya. Jangan tambah korban berjatuhan. Hasil tak ada tapi
pikir. Dua perusahaan itu hadir di bumi Mandailing Natal. Belum korban berjatuhan,” jelas Gus.
menghasilkan apa­apa tapi korban sudah berjatuhan,” ujarnya Desakannya agar izin perusahaan itu dicabut karena hingga
Seperti diketahui, kata Gus, keberadaan dua perusahaan saat ini tidak jelas progress apa yang sudah dilakukan SMM
itu diprotes masyarakat setempat. Intinya mereka tidak bisa dan SMGP. “Masa mereka tidak menjelaskan ke publik apa saja
mengakomodasi dan mendengar keluhan rakyat. “Akibatnya yang sudah mereka lakukan. Bagi saya ini sangat aneh. Saya
apa? Yang terjadi adalah bentrokan antar masyarakat dan antara mempertanyakan kesiapan investor. Jangan­jangan mereka ini
masyarakat dengan aparat keamanan. Jadi sebenarnya mereka makelar saja itu. Faktanya hari ini belum ada apa­apa action di (hn)
belum menghasilkan apa­apa tapi masyarakat sudah jadi korban,” lapangan,” ungkapnya. . n

68 l PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016