Page 18 - MAJALAH 89
P. 18
nistratifnya sudah tersedia draft RUU seperti RUU tentang Kawasan lebih baik daripada tahun 2011.
dan naskah akademisnya, disamping Pariwisata Khusus, RUU tentang
pemerintah mengatakan bahwa untuk Tabungan Perumahan Rakyat. Sebaiknya kita lebih menekankan
menjawab berbagai kebutuhan ke- Atas dasar apa RUU tersebut ma- kuantitas atau kualitas.
tenagakerjaan misalnya penyelesaian suk dalam Prioritas 2012. Keduanya harus berjalan beriri-
soal ossorsing dan lain sebagainya. Dalam UU tentang MPR, DPR, DPD ngan, kita tidak boleh melihat secara
Pemerintah mengangap perlu untuk dan DPRD (MD3) dan UU Nomor terpisah-pisah. Karena masing-masing
segera diatur di tahun 2012. Namun 12 Tahun 2011 tentang Pembentu- sisi mempunyai sebuah target, target
DPR belum sama pandangannya kan Peraturan Perundang-Undangan, kualitas dan target kuantitas. Kua-
berkaitan dengan RUU tersebut, DPR juga dimungkinkan bagi DPR dan ntitas dari jumlah pencapaian target
mengatakan bahwa membutuhkan Pemerintah untuk mengusulkan RUU yang direncanakan dan kualitas tentu
sosialisasi terlebih dahulu sebelum diluar Prolegnas, baik dalam Proleg- itu menjadi standart kita juga agar
RUU itu diusulkan. nas 2010-2014 atau dalam prioritas RUU yang dilahirkan tidak diyudicial
tahunan. review oleh Mahkamah Konstitusi.
Untuk RUU Advokasi, Komisi III RUU tentang Tabungan Peruma- Kita juga akan meminta kepada
mengatakan tidak pernah mengu- han Rakyat memang tidak masuk Sekjen untuk membantu dari sisi kua-
sulkan untuk dibahas. Bagaimana dalam Prolegnas tapi karena tuntutan litasnya dengan misalnya, setiap pro-
RUU ini dapat masuk dalam Prio- kebutuhan dan secara administratif ses baik penyusunan maupun pemba-
ritas 2012. juga sudah terpenuhi maka bisa saja hasan RUU kita didampingi misalnya
Sebenarnya ketika Baleg me- Pemerintah dan DPR bersepakat un- oleh pakar konstitusi, itu salah satu
nyusun RUU Prioritas 2012 itu sudah tuk memasukkan dalam Prolegnas. untuk meningkatkan kualitas RUU yag
mendapatkan masukan dari komisi- Selain itu juga melihat urgensi dari sedang kita bahas.
komisi. Kita berharap masukan- RUU itu diburuhkan untuk kepenti-
masukan tersebut dapat disampaikan ngan kesejahteraan masyarakat. Apa harapan Ibu dengan Proleg-
secara tertulis sehingga bisa diper- nas RUU Prioritas 2012.
tanggungjawabkan. RUU Advokasi Dengan berkurangnya jumlah Saya berharap target Prolegnas
itu benar-benar usulan dari Komisi RUU yang ditetapkan pada Priori- RUU Prioritas 2012 dapat terpenuhi
III. Namun karena Komisi III memang tas 2012, apakah Ibu optimis ca- dengan evaluasi kita terhadap penye-
banyak sekali pekerjaannya sehingga paian yang akan dihasilkan akan lenggaraan legislasi pada tahun 2011,
bisa saja RUU tersebut tidak terso- semakin banyak jumlahnya. semua pihak saya kira berkontribusi
sialisasikan dengan baik, sehingga Kita harus optimis dengan berbagai agar target itu terpenuhi baik target
banyak anggota yang merasa tidak catatan dan evaluasi, seperti memanage kuantitas maupun target kualitas,
mengusulkan. waktu dengan baik, supporting system- Anggota, Sekretariat Jenderal saya
Komisi III sebetulnya memang me- nya diperkuat, kemudian menambah kira perlu berkontribusi semuanya
miliki prioritas yang lain yang mem- personil keanggotaan di Baleg, kalau agar target yang kita sepakati bisa
butuhkan konsentrasi yang sangat itu semua dipenuhi saya yakin jauh tercapai. (tt)***
penuh karena banyak sekali RUU baik
yang diusulkan DPR atau Pemerintah
membutuhkan waktu dan konsentrasi
yang cukup misalnya, revisi UU KUHP,
UU KUHAP , UU tentang KPK yang
membutuhkan konsentrasi dari Komi-
si III. Belum lagi misalnya nanti selesai
di Baleg revisi UU tentang Mahkamah
Agung (MA), revisi UU tentang Kejak-
saan yang juga menjadi bidang dari
Komisi III. Mungkin dari sisi itu kita
memahami untuk didrop saja dari
Prolegnas 2012.
Ada beberapa RUU yang tidak ter-
masuk dalam Prolegnas, namun
dalam RUU Prioritas 2012 bebe-
rapa RUU tersebut dimasukkan,
1
9
18 | PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 | 19
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
18 | PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 |
P
1
ARLEMENT
Edisi 89